Pilkada di Banyuwangi Kian Dekat, KPU Belum Terima Kejelasan Dana Hibah dari Pemkab

06 September 2023 20:45

Banyuwangi, SJP - Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah pada 2024 mendatang.
Berdasarkan keterangan KPU Banyuwangi, tahapan Pilkada akan dimulai pada November 2023 mendatang.
Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni Rachman mengatakan, ada beberapa persoalan yang berpotensi menghambat tahapan Pilkada. Salah satunya belum adanya kejelasan dana hibah dari Pemkab Banyuwangi.
"Saat ini KPU Banyuwangi sedang merasionalisasi anggaran yang diajukan," kata Dwi kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).
Hasil analisa dan perhitungan KPU, pelaksanaan Pilkada membutuhkan anggaran senilai Rp 113 miliar. Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Banyuwangi meminta jumlah tersebut dirasionalisasi atau dikurangi.
"Kita belum ketemu lagi dengan TAPD, terakhir ketemu kita harus merasionalisasi anggaran yang kita ajukan," ujarnya.
Menurut Dwi, sejumlah alasan TAPD meminta rasionalisasi lantaran Pemkab saat ini banyak pengeluaran. Salah satu yang paling banyak adalah pengeluaran anggaran untuk honor tenaga PPPK.
Setelah dilakukan rasionalisasi, anggaran yang akan diajukan yakni sekira Rp 90 miliar. Dana yang dipangkas adalah anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).
Dia menyebut, alokasi anggaran untuk APD ini paling rasional untuk dikurangi karena saat ini covid-19 sudah terkendali.
"Paling masuk akal kita mengurangi anggaran APD. Karena APD mungkin tidak digunakan," ujarnya.
Kalau mengacu aturan yang ada di KPU, dalam proses pembuaran rencana anggaran belanja (RAB) Pilkada tetap harus menganggarkan APD. Tapi karena pengajuan anggaran yang awal tidak disetujui, maka yang paling logis dikurangi adalah anggaran APD.
"Kami tidak akan menggangu pelaksanakan tahapan, kalau kita megurangi anggaran yang lain pasti akan menggangu tahapan," tegasnya.
Dari anggaran yang diajukan tersebut, menurutnya paling banyak adalah anggaran untuk honor tenaga Ad Hoc. Urutan kedua adalah anggaran untuk logistic pelaksanaan Pilkada. Untuk alokasi lainnya tidak sebesar anggara dua poin ini.
Dia berharap, anggaran Pilkada ini segera disetujui TAPD Pemkab Banyuwangi agar proses penyerahan dana hibah itu bisa segera dilakukan.
Saat ini menurutnya, beberapa KPU daerah lain sudah ada yang menandatangani berita acara kesepakatan dengan Pemkab masing-masing.
"NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sekitar bulan Oktober atau November," ujarnya. (*)
Pewarta : Mohammad Ikhwan
Editor : Noordin
Tags
Pilkada di Banyuwangi Kian Dekat, KPU Belum Terima Kejelasan Dana Hibah dari Pemkab
APA REAKSI ANDA?
0 Sangat Suka
0 Suka
0 Tertawa
0 Flat
0 Sedih
0 Marah