Ini Dia Deretan Negara Yang Larang Aplikasi Tik Tok

New York, SJP - TikTok sedang kritis di AS, di mana undang-undang baru mengancam akan melarangnya secara nasional kecuali perusahaan induknya, ByteDance, melakukan divestasi. 

Hal ini akan menjadi pukulan terbesar bagi aplikasi berbagi video populer tersebut, yang menghadapi berbagai pembatasan di seluruh dunia.

TikTok sudah dilarang di beberapa negara dan perangkat yang dikeluarkan pemerintah di sejumlah negara lain, karena kekhawatiran resmi bahwa aplikasi tersebut menimbulkan masalah privasi dan keamanan siber.

Ketakutan tersebut tercermin dalam undang-undang AS, yang merupakan puncak dari ketakutan bipartisan yang sudah lama ada di Washington bahwa para pemimpin komunis Tiongkok dapat memaksa ByteDance untuk menyerahkan data pengguna AS, atau memengaruhi orang Amerika dengan menekan atau mempromosikan konten tertentu.

TikTok telah lama menyatakan bahwa mereka tidak berbagi data dengan pemerintah Tiongkok dan CEO-nya telah mengambil sikap menantang dan bersumpah untuk melawan.

Lalu negara mana saja yang juga melarang aplikasi TikTok?

AFGANISTAN

TikTok telah dilarang sejak tahun 2022, bersama dengan video game PUBG, setelah kepemimpinan Taliban di negara tersebut memutuskan untuk melarang akses dengan alasan melindungi generasi muda agar tidak “disesatkan.”

AUSTRALIA

TikTok tidak diizinkan di perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah federal Australia. Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan dia mengambil keputusan tersebut setelah mendapat saran dari badan intelijen dan keamanan negara.

BELGIA

Dewan Keamanan Nasional bulan lalu memutuskan untuk melarang TikTok tanpa batas waktu pada perangkat yang dimiliki atau dibayar oleh pemerintah federal.

Larangan tersebut dikeluarkan untuk sementara pada tahun lalu karena kekhawatiran mengenai keamanan siber, privasi, dan misinformasi.

Perdana Menteri Alexander de Croo mengatakan hal itu didasarkan pada peringatan dari dinas keamanan negara dan pusat keamanan siber.

KANADA

Perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah federal dilarang menggunakan TikTok. Para pejabat mengutip risiko yang “tidak dapat diterima” terhadap privasi dan keamanan dan mengatakan aplikasi tersebut akan dihapus dari perangkat dan karyawan dilarang mengunduhnya.

TIONGKOK

TikTok belum pernah tersedia di daratan Tiongkok, sebuah fakta yang disebutkan oleh CEO Shou Chew dalam kesaksiannya kepada anggota parlemen AS.

ByteDance malah menawarkan Douyin kepada pengguna Tiongkok, aplikasi berbagi video serupa yang mengikuti aturan sensor ketat Beijing.

TikTok juga menghentikan operasinya di Hong Kong setelah undang-undang keamanan nasional Tiongkok mulai berlaku.

DENMARK

Kementerian Pertahanan Denmark melarang karyawannya menggunakan TikTok di telepon kantor mereka, dan memerintahkan staf yang telah menginstalnya untuk menghapus aplikasi tersebut dari perangkat sesegera mungkin. Kementerian mengatakan alasan larangan tersebut mencakup “pertimbangan keamanan tingkat tinggi” serta “kebutuhan yang sangat terbatas terkait pekerjaan untuk menggunakan aplikasi tersebut.”

UNI EROPA

Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa, yang merupakan tiga lembaga utama di blok beranggotakan 27 negara tersebut, telah memberlakukan larangan penggunaan TikTok pada perangkat staf. Berdasarkan larangan Parlemen Eropa, anggota parlemen dan staf juga disarankan untuk menghapus aplikasi TikTok dari perangkat pribadi mereka.

PERANCIS

Penggunaan TikTok dan aplikasi media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram untuk tujuan rekreasional di ponsel pegawai pemerintah telah dilarang karena kekhawatiran mengenai langkah-langkah keamanan data yang tidak memadai.

Pemerintah Perancis tidak menyebutkan nama aplikasi tertentu namun mencatat bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah lain mengambil tindakan yang menargetkan TikTok.

INDIA

India memberlakukan larangan nasional terhadap TikTok dan puluhan aplikasi Tiongkok lainnya seperti aplikasi perpesanan WeChat pada tahun 2020 karena masalah privasi dan keamanan.

Larangan itu muncul tak lama setelah bentrokan antara pasukan India dan Tiongkok di perbatasan Himalaya yang disengketakan, menewaskan 20 tentara India dan melukai puluhan lainnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang persyaratan privasi dan keamanan, tetapi larangan tersebut dijadikan permanen pada tahun 2021.

LATVIA

Menteri Luar Negeri Edgars Rinkevics men-tweet bahwa dia menghapus akun TikTok-nya dan aplikasi tersebut juga dilarang di ponsel pintar resmi Kementerian Luar Negeri.

BELANDA

Pemerintah pusat Belanda melarang aplikasi termasuk TikTok dari telepon kantor karyawan dengan alasan masalah keamanan data.

Pernyataan pemerintah tidak menyebutkan nama TikTok secara spesifik namun mengatakan bahwa pegawai negeri tidak disarankan memasang dan menggunakan aplikasi  dari negara-negara dengan program siber yang menyerang Belanda dan/atau kepentingan Belanda di perangkat kerja seluler mereka.

NEPAL

Negara di Himalaya tersebut memberlakukan larangan nasional terhadap TikTok, dengan mengatakan bahwa hal itu mengganggu “keharmonisan sosial” dan niat baik serta menyalahkan TikTok atas “aliran materi tidak senonoh.”

Pihak berwenang memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke aplikasi tersebut.

SELANDIA BARU

Anggota parlemen di Selandia Baru dan staf Parlemen negara tersebut dilarang menggunakan aplikasi TikTok di ponsel kantor mereka, mengikuti saran dari keamanan siber pemerintah para ahli.

Aplikasi tersebut telah dihapus dari semua perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlemen, meskipun para pejabat dapat membuat pengaturan khusus bagi siapa saja yang membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasi mereka.

NORWEGIA

Parlemen Norwegia melarang Tiktok di perangkat kerja setelah Kementerian Kehakiman negara tersebut memperingatkan bahwa aplikasi tersebut tidak boleh dipasang di ponsel yang dikeluarkan untuk pegawai pemerintah.

Ketua Parlemen mengatakan TikTok tidak boleh dipasang pada perangkat yang memiliki akses ke sistem majelis dan harus dihapus secepat mungkin.

Ibu kota negara, Oslo dan kota terbesar kedua, Bergen, juga mendesak pegawai kota untuk menghapus TikTok dari telepon kantor mereka.

PAKISTAN

Pihak berwenang Pakistan telah melarang sementara TikTok setidaknya empat kali sejak tahun 2020, dengan alasan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut mempromosikan konten tidak bermoral.

SOMALIA

Pemerintah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke TikTok, bersama dengan aplikasi perpesanan Telegram dan platform perjudian 1XBET.

Para pejabat mengatakan mereka khawatir platform tersebut dapat menyebarkan konten ekstremis, gambar porno, dan materi lain yang dianggap menyinggung budaya Somalia dan Islam.

TAIWAN

Taiwan memberlakukan larangan sektor publik terhadap TikTok setelah FBI memperingatkan bahwa aplikasi tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional.

Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, dan komputer desktop, tidak diperbolehkan menggunakan perangkat lunak buatan Tiongkok, yang mencakup aplikasi seperti TikTok, Douyin yang setara dengan Tiongkok, atau Xiaohongshu, aplikasi konten gaya hidup Tiongkok.

BRITANIA RAYA

Pihak berwenang Inggris melarang TikTok dari ponsel yang digunakan oleh menteri pemerintah dan pegawai negeri.

Para pejabat mengatakan larangan itu adalah langkah pencegahan atas dasar keamanan dan tidak berlaku untuk perangkat pribadi.

Parlemen Inggris menindaklanjutinya dengan melarang TikTok dari semua perangkat resmi dan jaringan parlemen yang lebih luas.

Pemerintah semi-otonom Skotlandia dan Balai Kota London juga melarang TikTok dari perangkat staf.

BBC mendesak stafnya untuk menghapus TikTok dari perangkat perusahaan kecuali mereka menggunakannya untuk alasan editorial dan pemasaran.

AMERIKA SERIKAT

Otoritas AS memerintahkan lembaga pemerintah untuk menghapus TikTok dari perangkat dan sistem federal karena masalah keamanan data.

Lebih dari separuh dari 50 negara bagian AS juga telah melarang aplikasi tersebut dari perangkat resmi, begitu pula Kongres dan angkatan bersenjata AS. Upaya Montana untuk menerapkan larangan di seluruh negara bagian gagal, begitu pula proposal di Virginia yang melarang anak-anak menggunakannya.