Peristiwa Nasional

KPK-Pemkot Batu Gelar MCP Tertutup untuk Media, Wakil I Ketua DPRD: Berlebihan

Doi

15 Mei 2023 22:57

1.6k dilihat

KPK-Pemkot Batu Gelar MCP Tertutup untuk Media, Wakil I Ketua DPRD: Berlebihan

Kegiatan rutin KPK disikapi berlebihan oleh Pemkot Batu saat MCP digelar, dengan melarang media meliput. Senin (15/5/2023). (Doi Nuri / SJP)

Kota Batu, SJP – Agenda MCP yang diselenggarakan KPK di Pemkot Batu dan berlangsung tertutup pada Senin (15/5/2023), dinilai berlebihan. Kegiatan MCP sebenarnya agenda rutin.

Hal ini disampaikan oleh, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nur Rochman, dan menganggap reaksi Pemkot Batu adalah hal yang berlebihan.

Dijelaskan oleh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard, yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.

Program tersebut, dijalankan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"Sebenarnya MCP ini kan kegiatan rutin. Maka sebenarnya, ini adalah hal yang sangat baik, kalau memang Pemkot Batu punya komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih, dan berwibawa," kata dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengimbau kepada Pemkot Batu, agar good governance jangan sekadar menjadi narasi tanpa implementasi.

"Pemkot Batu, harus segera melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Saya melihat selama ini pemkot stagnan," tegas Nur Rochman.

Penyataan tersebut berdasarkan pengamatan Nur Rochman, selama ini dirasa belum pernah ada keputusan-keputusan strategis yang diambil.

"Contoh, belum ada langkah tegas yang diambil terkait piutang pajak, terkait potensi besar PAD, terkait aset daerah yang tercecer, dan tidak di kelola dg baik, terkait PSU, terkait perizinan, terkait ketataan wajib pajak, dan masih banyak hal yang belum melahirkan keputusan," papar dia.

Nur Rochman menegaskan, jika DPRD Kota Batu setiap tahun merekomendasikan berbagai solusi dalam merespon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan.

"Seperti di dalam sistem MCP yakni terkait perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa, Alhamdulillah poin-poin ini kok persis dengan kebutuhan perbaikan di Kota Batu," urai Cak Nur panggilan akrabnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan jika perubahan pimpinan di Kota Batu memang perlu, namun yang lebih penting lagi adalah perubahan sikap, mental, dan orientasi dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad