default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Pilkada 2029 : Beda Permintaan KPU Sidoarjo Minta Honor Naik, Kapolresta Ingi Asuransi Pengamanan

Pilkada 2029 : Beda Permintaan KPU Sidoarjo Minta Honor Naik, Kapolresta Ingi Asuransi Pengamanan
Peristiwa Daerah
Ketika Acara Para Forkopimda Di Gedung DPRD Sidoaƕjo
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

SIDOARJO, - Sejumlah jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang Rapat DPRD Sidoarjo, Senin (21/10/2019). 

Rakor yang membahas terkait persiapan Pilkades yang akan dilaksanakan April 2020 dan Pilkada Sidoarjo September Tahun 2020 mendatang.

Dalam Rakor tersebut, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, mengusulkan sejumlah persoalan.

Persoalan yang di usulkan tersebut berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019. Pasalnya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait pengamanan gudang KPU Sidoarjo dan adanya jaminan bagi petugas penyelenggara yang meninggal dunia.

"Karena selama ini memang setiap penyelenggaraan Pemilu tidak ada jaminan sosial (asuransi). Dan ini harus dipikirkan oleh Dewan, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saya minta pada Pilkada 2020, setiap penyelenggara dilengkapi asuransi," cetus Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho di ruang Rapat DPRD Sidoarjo.

Menurutnya, lanjut Zain, pihaknya juga meminta setiap gudang KPU dapat dilengkapi dengan Kamera CCTV. Hal ini sebagai antisipasi, agar ketika ada orang yang mau berbuat jelek dapat direkam dengan jelas.

"Kami meminta ada CCTV, baik di gudang KPU atau di setiap kecamatan yang dijadikan tempat penghitungan. Agar Pilkada besok itu aman, lancar dan damai," imbuhnya.

Di waktu yang sama, Ketua KPU Sidoarjo M Iskak, menyampaikan adanya Surat Edaran (SE) dari Kemenko, terkait standar honorarium jabatan Ad Hoc (PPS dan PPK).

Ia mengungkapkan, bahwa dalam SE itu ada kenaikan cukup besar kurang lebih ada sekitar Rp 15 miliar untuk honor petugas pemungutan itu.

"Per tanggal 7 Oktober 2019 kemarin ada SE Kemenko, ìsinya ada kenaikan honor sekitar Rp 15 miliar. Kenaikan honor itu diluar anggaran Rp 61 Miliar yang sudah ditetapkan", ujarnya.

"Jadi kalau ditotal jadi kurang lebih Rp 77 miliar total anggaran yang dibutuhkan KPU," tegasnya dalam forum tersebut.

Sementara itu, usai menerima beberapa masukan itu, Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman menegaskan, kami akan menampung semua yang disampaikan Forkopimda itu. Pihaknya juga berharap setiap usulan yang disampaikan itu disampaikan secara tertulis.

"Kami minta usulan-usulan itu disampaikan secara tertulis. Agar nantinya kami bisa memperjuangkan saat rapat anggaran", pesannya.

"Kami pun sepakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan aman dan lancar. Masalah-masalah itu akan dibahas secara bersama. Pilkada Tahun 2020 harus berjalan dengan aman dan damai," tegas Usman, saat menanggapi pimpinan Forkopimda di gedung DPRD.


Kontributor : Rizal
Editor : Hariyanto
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar