SUARA JATIM POST
Banner

Gaduh Pinjaman Rp 200 M, Begini Pesan Ketua Banggar DPRD ke Anggotanya

PONOROGO – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ponorogo Sunarto angkat bicara mengenai kritikan dari anggotanya Agung Priyanto. Dalam pernyataan di kepada media, Agung menyebut bila dana pinjaman Rp 200 miliar dari pihak swasta kepada Pemkab Ponorogo tidak melibatkan Banggar DPRD Ponorogo.

 

Sunarto menyebut bila seharusnya, koleganya tersebut memahami dan mencermati terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat terkait pinjaman daerah sebesar 200 miliar. Apalagi koleganya tersebut mengatasnamakan anggota Banggar DPRD tentu harus seijin ketua Banggar.

 

"Perlu saya sampaikan, tidak ada satupun landasan atau dasar hukum bahwa pinjaman daerah itu harus seijin DPRD," ucapnya, saat dihubungi suarajatimpost Minggu (27/9/2020).

 

Namun demikian sesuai PMK 105/2020 Pasal 10 ayat (5) menggariskan adanya pemberitahuan kepada DPRD paling lambat 5 hari kerja, setelah permohonan diajukan. Dalam ketentuan tentang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) ini, bupati tidak perlu menunggu persetujuan DPRD seperti tertuang dalam PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah. Dan saudara Bupati Ponorogo sudah melakukan pemberitahuan itu pada hari yang sama saat mengajukan permohonan.

 

"Jadi tolong saudara Agung Priyanto, berilah pernyataan yang baik supaya tidak menyesatkan kepada masyarakat. Ini penting, ini lembaga DPRD sudah barang tentu keberadaanya harus kita hormati bersama-sama," jelasnya.

 

Lebih lanjut Sunarto yang juga Ketua DPRD Ponorogo ini, memahami bahwa saat ini lagi proses Pilkada Ponorogo. Namun dirinya berharap koleganya tersebut bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik  kepada masyarakat dan tidak memberikan informasi yang sifatnya menyesatkan.

 

Ditambahkan Sunarto, meskipun didalam PMK maupun PP tidak ada satupun pasal yang mengamanatkan bahwa pinjaman daerah harus meminta ijin pimpinan DPRD, tapi pemerintah daerah dalam proses-prosesnya sudah melibatkan pimpinan DPRD mulai perencanaan sampai pada penetapan lokasinya,"terangnya.

 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebuah program pemerintah pusat dalam mengatasi pelemahan ekonomi sebagai imbas Covid-19. Melalui skema ini diharapkan pembangunan jalan yang semula ditunda karena DAK Fisik ditiadakan, bisa dilaksanakan,"pungkasnya.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Ponorogo menerima bantuan Rp 200 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat melalui PT SMI akibat adanya pandemi Covid-19.

 

Dana tersebut rencananya digunakan Pemkab Ponorogo untuk perbaikan sejumlah jalan yang ada di Ponorogo. (Ari)

 

Apa Reaksi Anda?