Fraksi PKS DPRD Kota Batu Perketat Pengawasan Anggaran dan Program MBG

KOTA BATU, SJP — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Batu menegaskan posisinya sebagai instrumen pengawas kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Batu sepanjang tahun 2025. Fokus utama pengawasan tertuju pada efisiensi APBD, transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan sektor UMKM.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyatakan bahwa peran legislatif tidak boleh sekadar formalitas. Sepanjang 2025, pihaknya berkomitmen memastikan arah pembangunan tetap konsisten pada kepentingan masyarakat luas.

"Kami tidak hanya terlibat dalam proses legislasi, tetapi aktif mengawal implementasi kebijakan agar tidak melenceng dari kebutuhan riil di lapangan," tegas Ludi, Selasa (30/12/2025).

Dalam pembahasan APBD 2026, Fraksi PKS memberikan catatan tebal terkait pengelolaan keuangan daerah. 

Ludi menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dibarengi dengan efisiensi belanja pegawai maupun operasional.

Menurutnya, penghematan tersebut wajib dialokasikan secara konkret untuk memperkuat sektor pendidikan dan layanan dasar. 

"Anggaran harus difokuskan pada pemenuhan hak dasar warga, bukan habis pada urusan administratif yang tidak berdampak langsung," tambahnya.

PKS juga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) di Kota Batu. 

Fraksi ini mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dikejar untuk memenuhi target serapan anggaran.

Ada tiga poin yang ditekanan oleh PKS. Pertama adalah soal kualitas gizi, menjamin kandungan nutrisi yang sesuai standar kesehatan anak.

Kedua transparansi, yakni akuntabilitas pengadaan dan distribusi harus terjaga. Dan yang ketiga adalah independensi evaluasi, menolak segala bentuk tekanan atau intimidasi terhadap pihak-pihak yang melakukan pengawasan atau evaluasi di lapangan.

Di sektor ekonomi, Fraksi PKS mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan pola bantuan yang bersifat simbolik. 

Ludi mendorong kebijakan yang lebih adaptif melalui pelatihan pengolahan produk dan digitalisasi pemasaran.

"Tujuannya agar UMKM naik kelas, bukan sekadar bertahan hidup. Mereka harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal," kata politisi PKS tersebut.

Menutup refleksi akhir tahunnya, Ludi memastikan bahwa hasil reses dan Musrenbang 2025 tidak hanya akan berakhir menjadi tumpukan dokumen. 

Fraksi PKS berkomitmen mengawal setiap aspirasi warga agar terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendatang, demi memastikan suara rakyat menjadi prioritas pembangunan Kota Batu. (*) 

Editor: Syaiful Aries