Tingginya SILPA dan Serapan Belanja Modal pada Pelaksanaan APBD Bondowoso Tahun 2025 Jadi Sorotan

BONDOWOSO, SJP – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan pandangan umum fraksi DPRD.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Kamis (2/7/2026), sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus kritik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi salah satu fraksi yang memberikan sorotan tajam terhadap kualitas pengelolaan APBD. Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Golkar menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Dalam pandangan umum yang dibacakan juru bicara Fraksi Golkar, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, fraksi menilai keberhasilan administrasi keuangan harus dibuktikan melalui efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Menurut kami, pengelolaan APBD semestinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, hingga meningkatkan kesejahteraan warga," ungkapnya di Graha Paripurna.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penjelasan secara rinci terhadap sejumlah indikator yang dinilai masih memerlukan evaluasi, mulai dari tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp145 miliar, realisasi belanja modal, hingga efektivitas penggunaan APBD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas keberhasilan mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, fraksi menegaskan bahwa opini WTP bukan merupakan tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah.

"WTP harus menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," kada Sandi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar.

Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar adalah besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi, nilai SILPA yang tinggi dapat menjadi indikator belum optimalnya perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci besaran SILPA, faktor dominan penyebab tingginya sisa anggaran tersebut, serta perangkat daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA," tegasnya.

Selain itu, Golkar juga mempertanyakan apakah SILPA lebih banyak disebabkan rendahnya realisasi belanja modal, keterlambatan pelaksanaan pembangunan fisik, efisiensi pengadaan barang dan jasa, tidak terserapnya belanja operasional, adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan, atau justru berasal dari pelampauan target pendapatan daerah.

"Penjelasan tersebut penting, agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas perencanaan APBD sekaligus memastikan besarnya SILPA tidak disebabkan tertundanya pelayanan publik maupun pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," terang Sandi.

Selain SILPA, lanjut Sandi, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap realisasi belanja modal yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjelaskan hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan belanja modal, apakah dipengaruhi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kendala administrasi, perubahan kebijakan, atau lemahnya kesiapan perencanaan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Golkar berharap perencanaan program pembangunan ke depan disusun lebih matang sehingga proses pengadaan dapat dilakukan lebih awal dan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu," harapnya.

Golkar yang menjadi partai pendukung pasangan Bupati Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i ini juga menekankan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan daerah maupun keberhasilan memperoleh opini WTP.

"Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat," tegas Sandi di hadapan Forkopimda dan anggota DPRD.

Fraksi Partai Golkar menyatakan tetap berkomitmen mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun dukungan tersebut, menurut fraksi, harus diiringi evaluasi yang objektif agar pengelolaan APBD semakin berkualitas, akuntabel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso.

"Fraksi Golkar berharap seluruh pertanyaan dan catatan yang disampaikan dapat dijawab pemerintah daerah secara jelas, rinci, dan berbasis data dalam pembahasan lanjutan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian