Seleksi CAT Petugas Haji Dibuka Serentak, Kuota PHD Jatim Tak Terpenuhi

SURABAYA, SJP — Pemerintah resmi membuka seleksi Computer Assisted Test (CAT) Petugas Haji Daerah (PHD) secara serentak di seluruh Indonesia. Namun, di tengah pembukaan seleksi nasional tersebut, Jawa Timur justru menghadapi kondisi kuota petugas haji yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Pembukaan seleksi CAT PHD dilakukan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, di Gedung Musdalifah Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1/2026). Seleksi tersebut menjadi pintu awal penjaringan petugas yang akan mendampingi jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Secara nasional, seleksi CAT PHD diikuti oleh 1.455 peserta. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 1.050 petugas haji daerah yang akan bertugas di Tanah Suci. Meski jumlah peserta terbilang besar, kondisi berbeda terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur.

Di Jatim, kuota Petugas Haji Daerah yang disediakan pemerintah mencapai 221 orang. Namun, jumlah pendaftar hanya 216 peserta, sehingga kuota belum terisi penuh. Kendati demikian, pemerintah menegaskan kekurangan pendaftar tidak serta-merta membuat seluruh peserta dinyatakan lulus.

Saat ditanya apakah itu mengartikan seluruh peserta yang ikut otomatis lolos, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, kelulusan peserta seleksi tetap ditentukan oleh kompetensi dan kebutuhan layanan, bukan semata-mata karena adanya kuota kosong.

"Kuota bukan jaminan kelulusan. Yang kami butuhkan adalah petugas yang benar-benar siap dan kompeten, terutama di bidang kesehatan," ujar Menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu, Kamis (22/1/2026).

Ia menekankan, seleksi CAT PHD tahun ini dirancang lebih ketat dan transparan untuk memastikan petugas yang terpilih memiliki kualitas pelayanan yang baik, profesional, serta mampu menghadapi tantangan di lapangan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Peserta seleksi CAT PHD terbagi dalam dua kategori utama, yakni petugas layanan umum dan petugas layanan kesehatan. 

Pemerintah secara khusus memberi perhatian lebih pada aspek layanan kesehatan, mengingat persoalan kesehatan jamaah haji masih menjadi tantangan besar setiap musim haji, terutama dengan meningkatnya jumlah jamaah lanjut usia.

"Kami memberikan perhatian khusus pada layanan kesehatan agar permasalahan kesehatan jamaah yang selama ini kerap terjadi tidak terulang kembali," kata Irfan.

Menurutnya, petugas kesehatan yang bertugas harus benar-benar memiliki kesiapan fisik, kemampuan teknis, serta respons cepat dalam menangani kondisi darurat di Tanah Suci.

“Petugas kesehatan harus siap, sigap, dan profesional,” tegasnya.

Selain kompetensi, pemerintah juga menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab petugas haji daerah selama menjalankan tugas. Irfan mengingatkan, petugas yang terbukti melakukan pelanggaran tidak akan mendapatkan toleransi.

“Petugas haji daerah yang melanggar aturan akan dimintai pertanggungjawaban. Sanksinya tegas, bahkan bisa dipulangkan sebelum masa tugas berakhir,” ujarnya.

Meski kuota di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, belum terpenuhi, Irfan memastikan pemerintah tidak akan menurunkan standar seleksi. Menurutnya, kualitas pelayanan jamaah haji harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar memenuhi jumlah petugas.

“Kami tidak ingin hanya mengejar kuota. Lebih baik jumlahnya cukup, tetapi kualitasnya terjaga,” pungkas Irfan. (*) 

Editor: Syaiful Aries