Rekam Jejak Maidi: Dari Guru Geografi hingga Wali Kota Madiun Dua Periode 

MADIUN, SJP - Perjalanan panjang Maidi di birokrasi dan politik Kota Madiun berujung pada titik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Wali Kota Madiun dua periode itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026), saat masih aktif menjalani masa jabatan keduanya.

KPK mengamankan total 15 orang dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Madiun, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sembilan orang termasuk Maidi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

OTT ini menjadi ironi tersendiri bagi sosok Maidi, figur yang selama puluhan tahun dikenal publik Madiun sebagai birokrat senior dengan rekam jejak panjang di pemerintahan daerah.

Berawal dari Ruang Kelas

Maidi lahir di Madiun pada 12 Mei 1961. Kariernya tidak langsung dimulai dari dunia politik, melainkan dari ruang kelas. Ia mengawali pengabdian sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun pada 1989, profesi yang ditekuninya lebih dari satu dekade hingga 2002.

Dari dunia pendidikan itulah, jalan Maidi menuju birokrasi struktural terbuka. Pada 2002, ia dipercaya menjadi Kepala SMAN 2 Madiun, sebelum kemudian beralih ke jabatan administrasi pemerintahan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.

Kariernya terus menanjak. Setahun berselang, Maidi ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Ia lalu menduduki sejumlah jabatan strategis lain, termasuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan kembali memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Puncak karier birokrasi Maidi terjadi pada 2009, ketika ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Jabatan kunci tersebut diembannya hampir sembilan tahun, hingga Februari 2018. Posisi itu menempatkannya sebagai figur sentral dalam roda pemerintahan daerah.

Melangkah ke Panggung Politik

Usai pensiun sebagai aparatur sipil negara, Maidi melangkah ke panggung politik. Ia bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Madiun.

Pada Pilkada 2018, Maidi terpilih sebagai Wali Kota Madiun periode 2019–2024. Kepemimpinannya berlanjut setelah ia kembali memenangkan Pilkada serentak November 2024 bersama Bagus Panuntun sebagai wakil wali kota.

Pasangan Maidi–Panuntun meraih 65.583 suara atau sekitar 56 persen, unggul jauh dari dua pasangan pesaingnya. Kemenangan itu diraih di seluruh tiga kecamatan di Kota Madiun, dengan dukungan koalisi besar 11 partai politik.

Pelantikan Maidi sebagai Wali Kota Madiun periode 2025–2030 berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut menandai dimulainya periode kedua kepemimpinannya, dengan harapan publik terhadap keberlanjutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Namun, harapan itu kini diuji. OTT KPK yang menjerat Maidi terjadi saat ia masih aktif menjabat dan baru memasuki awal periode kedua kepemimpinannya. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu S