Perwakilan Kades di Nganjuk Kecam Wartawan dan LSM Minta-minta Dana

NGANJUK, SJP – Seorang Kepala Desa di wilayah Nganjuk melayangkan kecaman keras terhadap praktik oknum media  (wartawan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disinyalir berasal dari luar Nganjuk, yang kerap mendatangi desa-desa untuk "minta-minta" dana dengan berbagai dalih. 

Sutrisno, salah satu Ketua Paguyupan Desa se Kecamatan Loceret, Nganjuk, yang juga sebagai Kades Sukorejo menegaskan, setiap individu atau kelompok yang beraktivitas di desanya wajib menunjukkan identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu identitas lembaga yang jelas.

Menurutnya, keresahan ini muncul setelah beberapa laporan dari kepala desa, jika para oknum tersebut terkesan mendesak dan kunjungan mereka tidak jelas.

"Orang-orang yang mengaku dari media atau LSM yang di luar Nganjuk sering minta uang dengan memakai kertas bertuliskan anggaran dana desa, tapi tujuan mereka tidak jelas, ujung-ujungnya memeras. Ini sangat meresahkan," ujar Kades Sutrisno, Selasa (16/9/2025).

Praktik ini tidak hanya mengganggu ketenteraman desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecurigaan dan penyalahgunaan wewenang. 

"Kami tidak melarang siapa pun untuk berkunjung atau melakukan kegiatan positif di desa kami, asalkan sesuai prosedur dan tujuannya jelas. Tapi kalau datang hanya untuk minta-minta tanpa identitas yang sah, itu jelas tidak bisa kami tolerir," tegasnya.

Bahkan, jika mereka datang ke Nganjuk untuk melakukan tindakan imtimidasi kepada para Kades, dirinya tidak akan segan-segan meneriaki mereka sebagai 'maling'. Pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh Kades se Nganjuk untuk lebih waspada. 

"Setiap ada tamu yang mengaku dari media (wartawan) atau LSM, terutama yang tidak dikenal, wajib diminta menunjukkan KTP dan identitas lembaga mereka. Jika tidak bisa menunjukkan, kami akan teriak maling," paparnya.

Dirinya juga bertanggung jawab. Karena, lanjut dia, sebagai wartawan tidak terlalu banyak nanya. Seharusnya cari narasumber untuk bahan pemberitaan.

"Kalau dia tidak mau menguarkan identitas, jangan mau, khususnya Kades, kalau perlu kita gebuk disitu, aku tanggung jawab," beber mantan anggota Kopasus TNI AD ini.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban desa, serta melindungi masyarakat dari potensi penipuan atau praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.

Kades berharap, dengan adanya penegasan ini, oknum-oknum serupa tidak lagi berani beroperasi di wilayah Nganjuk dan praktik "minta-minta" dengan modus media atau LSM dapat diberantas. (*)

Editor: Rizqi Ardian