Bangunan IPAL Komunal Sentra Usaha Tahu Jombang Digadang Jadi Solusi Tekan Pencemaran Lingkungan
Dibangun atas kontribusi pemerintah pusat, perusahaan dan Pemkab Jombang.
JOMBANG, SJP - Kolaborasi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengendalikan limbah industri tahu di Sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang mendekati kenyataan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melaksanakan kunjungan kerja di Sentra UMKM Tahu, Desa Mayangan, Selasa (16/9/2025).
Kehadiran mereka menandai peletakan batu pertama pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.
Rombongan yang hadir di antaranya, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLHK RI, Tulus Laksono bersama Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN, Rahmat Hutama, disambut langsung Bupati Jombang, Warsubi dan segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang.
“Melalui program CSR, kami bekerja sama dengan KLHK dan Pemkab Jombang untuk menghadirkan solusi lingkungan yang juga memperkuat ekonomi lokal,” ucap Rahmat Hutama perwakilan PGN dalam laporan yang disampaikan.
Langkah PGN meliputi pembangunan IPAL komunal, pemanfaatan eceng gondok dan minyak jelantah menjadi biofuel, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
"Seluruh program akan berjalan bertahap pada 2025-2026," ujarnya.
Bupati Jombang, Warsubi menyambut baik langkah kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan industri tahu telah menjadi ikon ekonomi lokal kota santri sejak 1970.
Hingga kini terdapat 88 unit usaha tahu tersebar di Desa Mayangan, Desa Sumbermulyo, dan Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Jombang.
Selain menghasilkan tahu, sentra UMKM juga menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup besar. Ada sekitar 1,76 juta liter per hari, tentunya berdampak pada penurunan kualitas baku mutu air sungai.
Menurut Warsubi, Pemkab Jombang memiliki komitmen membangun IPAL, pemanfaatan biogas dan langkah darurat pencemaran.
"Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan SDM, kami mendorong penguatan kelembagaan melalui koperasi pengrajin tahu," terang Warsubi.
Lebih lanjut, Direktur KLHK RI, Tulus Laksono menyebut persoalan limbah tahu Jombang telah disampaikan ke pihaknya sejak 2024. Bukan hanya merusak lingkungan, limbah juga berpotensi menciptakan konflik sosial.
Apalagi sebagian besar bermuara ke Sungai Brantas, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Jawa Timur, mulai dari PDAM, PLTA, pertanian, hingga industri.
“Industri tahu di Desa Mayangan menghasilkan 1,2 juta liter air limbah per hari. Ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan Sungai Brantas," ungkap Tulus.
Ia menjelaskan, pembangunan IPAL dengan dukungan dana CSR PGN senilai Rp7,7 miliar ditargetkan mampu menekan volume limbah dari 1.260.000 liter per hari menjadi 995.600 liter.
"Beban pencemar yang sebelumnya 1.533 ton BOD per tahun juga diproyeksikan turun menjadi 969,44 ton BOD per tahun," urainya.
Selain itu, KLHK juga memberi atensi khusus kepada pengrajin tahu agar lebih hemat menggunakan air, memanfaatkan limbah untuk biogas, dan memperkuat kelembagaan paguyuban.
“Melalui penguatan organisasi, pengelolaan limbah dapat berjalan lebih tertata dan berkelanjutan,” pungkas Tulus. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
