Antisipasi Dampak Kekeringan, Ini Langkah yang Ditempuh Pemkab Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro, SJP - Pemkab Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro. Acara digelar Kamis (26/10/2023) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro. 

Acara ini sebagai antisipasi dan mitigasi bencana alam kekeringan yang berdampak pada aspek ekonomi sosial. Selain kekeringan, bencana kebakaran dan imbauan untuk tidak membakar sampah juga turut digaungkan. 

Hadir dalam kegiatan ini Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekretaris Daerah (sekda) Bojonegoro, camat, kepala OPD, tim terpadu penanganan konflik sosial, serta tamu undangan.

Adriyanto mengatakan, dalam penanganan konflik sosial, semua sektor yang terlibat baik TNI, Polri, dan aparat di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah terlibat aktif. Dan sejak lama, mereka telah menyiapkan langkah mitigasi risiko konflik sosial utamanya terkait kekeringan. 

"Utamanya camat sebagai pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing dan bertugas melihat situasi lapangan mengenai keadilan pembagian air. Sehingga memerlukan kewaspadaan terjadinya potensi konflik," jelasnya. 

Selain kekeringan, perlu kewaspadaan terkait risiko kebakaran hutan. Sehingga perlu kerjasama semua pihak untuk menjaga wilayah yang berpotensi kebakaran. "Mohon bantuan utamanya kepolisian serta danramil untuk ikut memantau kondisi di lapangan," imbuhnya.  

Oleh karena itu, perlu penguatan dan konsolidasi bersama utamanya terkait bertukar informasi kondisi di lapangan agar penanganan cepat dan tepat. Pj Bupati Adriyanto yakin komunikasi ini sudah terbentuk lama, namun masih memerlukan penguatan.   

Selain kekeringan, tim juga memerlukan persiapan musim penghujan. Pihaknya juga telah koordinasi dengan BBWS Bengawan Solo untuk memperkuat tembok penahan tebing (TPT) yang ada di Bengawan Solo (TPT).

Sementara Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro Mahmudi menjelaskan, kemarau berkepanjangan menyebabkan kekeringan. Berdasarkan data BPBD per 25 Oktober, sebanyak 109 desa yang mengalami kekeringan, di antaranya ada 189 dusun di 24 kecamatan.

"Hal ini berdampak pada masyarakat sehingga perlu koordinasi dan sinergisitas untuk menghadapi situasi ini," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Mahmudi, tujuan acara ini juga untuk memelihara stabilitas, sebagai langkah mitigasi bencana, serta meningkatkan sinergisitas tim terpadu. Sehingga kebencanaan tertangani secara tepat sasaran agar Kabupaten Bojonegoro tetap aman dan kondusif. (*)

Editor: Ronny Wicak
Sumber: bojonegorokab.go.id