Warga Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD Tulungagung, Soroti Isu Lahan hingga Tambang Ilegal

TULUNGAGUNG SJP - Seratusan warga yang tergabung dalam kelompok Pejuang Gayatri menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Tulungagung, Rabu (10/9/2025).

Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi sindiran serta aspirasi, menuntut pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan yang mereka nilai semakin mendesak.

Dalam orasi yang disampaikan, mereka menyoroti sejumlah isu krusial di masyarakat. Mulai dari konflik sengketa lahan pada proyek pembangunan makam elit, ancaman kerusakan lingkungan akibat maraknya tambang galian C ilegal, kondisi jalan rusak, hingga persoalan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Korlap aksi, Mohammad Ababililmujaddidyn, menyebut bahwa tuntutan warga dirangkum dalam beberapa poin yang diberi kode khusus.

“Tuntutan pada hari ini adalah mengenai penegakan hukum, kemudian reformasi birokrasi dan transparansi anggaran dari bersumber APBN dan APBD. Kami menyebut tuntutan ini A8, B3 dan C17,” jelasnya.

Menurut Ababililmujaddidyn atau yang akrab disapa Bili, tuntutan yang disebut sebagai poin A merupakan tuntutan warga jangka instan yang bisa segera dieksekusi dalam waktu 2x24 jam.

Ia mencontohkan penindakan terhadap aktivitas galian C ilegal maupun bangunan tanpa dasar Perda, termasuk kasus pembangunan makam elit di Desa Ngepoh, Tanggunggunung.

“Seperti halnya penegakan hukum terkait lingkungan hidup, perusakan galian C ilegal, kemudian bangunan tanpa Perda termasuk isu yang ada di Desa Ngepoh, Tanggunggunung. Kemarin pada saat hearing di dewan komisi A, kita tanya apakah bangunan tersebut sudah ada perdanya atau belum. Ternyata setelah kami minta jawabannya, belum ada Perda terkait penyediaan tanah makam tersebut,” terangnya.

Sementara itu, tuntutan poin B merupakan prioritas jangka pendek yang menurut massa dapat dieksekusi dalam waktu dua minggu. Mereka meminta perbaikan layanan publik, peningkatan peran inspektorat daerah, serta pelibatan LSM profesional dalam pengawasan.

“Untuk yang B, tuntutan warga jangka pendek prioritas yang dapat dieksekusi 2 minggu. Nah, ini terkait dengan keluhan masyarakat di Kaligentong, kemudian pelayanan akuntabilitas pejabat publik meningkatkan peran pengawasan Inspektorat daerah melibatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat yang profesional,” papar Bili.

Selain itu, massa juga menyentil isu dugaan ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dengan Wakil Bupati Ahmad Baharudin. Menurut mereka, disharmoni antar pimpinan daerah bisa berdampak pada terhambatnya jalannya roda pemerintahan.

Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya ditanggapi langsung oleh jajaran Forkopimda Tulungagung. Bupati, Wakil Bupati, serta Ketua DPRD Tulungagung hadir menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengaku menghargai langkah warga yang datang menyampaikan pendapat. Ia berjanji akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan dengan melibatkan eksekutif.

“Intinya DPR memberikan apresiasi pada pemerintah dalam rangka semua yang datang ke gedung DPR. Adapun yang tindak lanjutnya adalah beliau yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil bersama OPD untuk menindaklanjutinya,” ucap Marsono.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan pihaknya akan berkonsultasi dengan tim hukum terkait sejumlah permasalahan, termasuk sengketa lahan dan dugaan tambang ilegal.

Menurutnya, langkah hukum perlu dipelajari terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan polemik baru.

“Kita lihat ini regulasinya dulu. Dan kita lihat posisinya apa posisi pembangunan dan perizinan-perizinan. Saya pelajari dulu di bidang hukum,” kata Baharudin.

Di sisi lain, Baharudin juga membantah adanya keretakan hubungan dengan Bupati Tulungagung Gatut Sunu. Ia memastikan komunikasi dan kerja sama dengan bupati tetap harmonis, berjalan baik tanpa ada masalah serius. 

“Ya tetap harmonis. Tidak ada masalah. Aman,” tegasnya.

Dengan berakhirnya pertemuan antara massa dan pejabat daerah, aksi unjuk rasa berlangsung tertib hingga bubar.

Warga berharap tuntutan mereka benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar janji, agar persoalan di Tulungagung dapat segera terselesaikan. (*)

Editor: Rizqi Ardian