Tak Beraturan, Satpol PP Bongkar Ratusan APS di Kota Malang

Kota Malang, SJP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Malang kembali melakukan pembongkaran alat peraga sosialisasi (APS) milik partai politik (parpol).

Hal itu terjadi karena APS milik parpol semakin menjamur menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, yang hanya terhitung beberapa bulan lagi.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat, mengatakan, pihaknya menemukan APS yang dipasang tidak sesuai aturan.

"Tadi kita temukan seperti dipasang dengan memaku atau mengikat di pohon, tiang listrik, di trotoar, taman dan juga fasilitas umum (fasum) lainnya," ujarnya, Kamis (16/11/2023).

Rahmat menjelaskan, penertiban itu juga sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kota Malang serta Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait penertiban APS milik parpol pada 30 Oktober 2023 lalu. 

"Sejak tanggal 30 Oktober lalu, parpol diberi waktu 14 hari untuk melakukan penertiban secara mandiri. Sehingga saat ini sudah selesai masa waktunya untuk penertiban," tuturnya. 

Rahmat menambahkan, penertiban reklame APS mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang nomor 2 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Sehingga, saat ini masih belum memasuki tahapan masa kampanye. Sehingga penertibannya mengacu pada perda tersebut.

"Jadi, kurang lebih ada sebanyak 300 APS yang menyalahi aturan. Sementara data dari Bawaslu Kota Malang, kurang lebih ada 700 APS yang menyalahi aturan," pungkasnya.

Kini, Satpol PP memfokuskan penindakan reklame insidentil. Sementara, untuk reklame permanen masih didalami terkait perijinan media reklame itu. (*)

Editor : Rizqi Ardian