Sudah 1.420 Pesantren di Jatim Terima Pendampingan OPOP, Dinkop UKM Target Tambah 200 di Tahun 2025

SURABAYA, SJP - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong kemandirian ekonomi berbasis pesantren melalui program Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren (Ekotren) One Pesantren One Product (OPOP). Hingga tahun ini, sebanyak 1.420 pesantren tercatat telah menerima pendampingan aktif dari pemerintah.

Mengenal Kembali Eko-Tren OPOP

Program Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren (Eko-Tren OPOP) diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2019 sebagai inisiatif mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

Sejak awal, program ini menekankan pembentukan ekosistem wirausaha di pesantren dengan menggandeng banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga kampus dan pelaku industri.

Tambah 200 Pesantren Tiap Tahun

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM), Endy Alim Abdi Nusa, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan akan ada 200 pesantren lagi yang akan mendapatkan bantuan dari program Eko-tren OPOP.

"Bantuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, hingga perluasan pasar," jelas Endy saat dikonfirmasi pada Sabtu (19/4/2025).

Dari total sekitar 7.000 pesantren yang tersebar di Jawa Timur, masih banyak yang belum terjangkau program karena keterbatasan sumber daya. Namun, menurut Endy, program ini bersifat bertahap dengan target penambahan 200 pesantren setiap tahunnya.

"Kalau satu per satu pesantren bisa kita sejahterakan dan kembangkan lewat Ekotren, insya Allah Jawa Timur secara keseluruhan juga akan ikut sejahtera," tambahnya.

Tiga Pilar OPOP

Program Eko-tren OPOP sendiri berbasis pada tiga pilar utama:

• Santripreneur, yakni pemberdayaan santri aktif di pesantren melalui pelatihan wirausaha dan keterampilan vokasional;
• Pesantrenpreneur, pemberdayaan lembaga pesantren untuk mengelola unit usaha secara kelembagaan;
• Sosiopreneur, alumni pesantren yang membangun usaha berbasis sosial dan komunitas.

Ketiganya dirancang agar ekosistem ekonomi pesantren tidak hanya hidup di dalam lingkungan internal, tapi juga menjangkau masyarakat sekitar.

Sertifikasi: Dari Halal hingga HACCP

Salah satu indikator keberhasilan program adalah meningkatnya jumlah pesantren yang berhasil memperoleh sertifikat usaha resmi. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan dan Pengembangan Ekotren OPOP 2025–2030 yang digelar pada Rabu (16/4/2025) lalu, beberapa pesantren terlihat sudah mendapatkan sertifikasi, meliputi:

• Sertifikat halal,
• Nomor Induk Berusaha (NIB),
• Hingga yang paling sulit, yakni sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), sebuah standar internasional terkait keamanan dan higienitas produk pangan.

"Untuk bisa mendapatkan HACCP itu tidak mudah. Butuh proses bisa sampai satu tahun. Tapi hari ini kita lihat sudah ada pesantren yang berhasil," ujar Endy. 

Dalam Rakor tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menekankan pentingnya legalitas merek dan kekuatan kelembagaan, khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merek Ekotren OPOP dari Kanwil Kemenkumham Jatim kepada Pemprov sebagai bentuk pengakuan formal atas program tersebut.

Melihat progres tersebut, Endy menegaskan bahwa penguatan ekonomi pesantren bukan semata program pemerintah, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara luas.

"Kalau pesantrennya kuat, santrinya mandiri, alumninya berdaya, maka lingkungan sekitarnya pun akan ikut tumbuh. Ini bukan hanya soal wirausaha, tapi soal keadilan ekonomi yang merata," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian