Pengurangan Dana Desa di Kota Batu Disosialisasikan ke APEL, Imbas dari Turunnya TKD
Dengan sosialisasi tersebut, Pemkot Batu ingin seluruh desa dapat memahami penyebab dan dampak pengurangan Dana Desa akibat turunnya TKD. Transparansi dan komunikasi terbuka antara pemerintah kota dan desa diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan, meski dalam situasi fiskal yang menantang.
KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mulai mensosialisasikan pengurangan Dana Desa (DD) kepada Asosiasi Kepala Desa dan Lurah (APEL) Kota Batu.
Kebijakan ini merupakan dampak langsung dari turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2026.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Kamis (9/10/2025) menjelaskan bahwa berdasarkan surat dari Dirjen Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, alokasi TKD Kota Batu berkurang sebesar Rp168,88 miliar. Kondisi itu secara otomatis berpengaruh terhadap pagu anggaran Dana Desa di 19 desa yang ada di Kota Batu.
“Dari pagu awal dalam KUA PPAS 2026, Dana Desa yang semula sebesar Rp22,9 miliar kini turun menjadi Rp19,7 miliar atau berkurang sekitar Rp3,2 miliar di Raperda APBD 2026,” ungkapnya.
Menurutnya, sosialisasi tersebut penting dilakukan agar pemerintah desa memahami kondisi fiskal yang tengah dihadapi daerah.
Pemkot Batu, kata dia, tetap berupaya menyesuaikan struktur anggaran tanpa mengurangi esensi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Ia juga membeberkan bahwa Pemkot hanyaingin transparan dan bersama-sama mencari solusi agar program prioritas desa tetap berjalan meski anggarannya menurun dan menegaskan bahwa pemerintah tidak lepas tangan terhadap urusan desa.
"Yang pasti kami tidak lepas tangan, termasuk dalam hal pengelolaan sampah dan aset desa. Kami menegaskan bahwa desentralisasi pengelolaan sampah bukan bentuk pelepasan tanggung jawab, melainkan upaya memperkuat kemandirian desa dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah kota," imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan APEL, Abdul Manan, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan wali kota dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah.
“Kami paham bahwa penurunan Dana Desa ini bagian dari penyesuaian nasional. Tapi dengan komunikasi langsung seperti ini, kepala desa bisa lebih siap menyesuaikan program di lapangan,” tandasnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
