Sekretariat DPRD Jombang Libatkan OPD, Ormas, dan Wartawan dalam Penyusunan Renja 2027

JOMBANG, SJP – Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Jombang menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Komisi B, Kantor Sekretariat DPRD Jombang, Kamis (19/02/2026), ini dihadiri oleh 13 undangan, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan organisasi profesi wartawan.

Hadir dalam forum tersebut antara lain Diskominfo, Bapperinda, Bagian Kesra, Bakesbangpol, BPKAD, Inspektorat, FKMJ, serta PWI Jombang. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang untuk Tahun 2027.

Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menjaring masukan, usulan, dan kritik konstruktif dari berbagai pihak. Menurutnya, partisipasi lintas sektor ini penting agar penyusunan Renja 2027 lebih terarah dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

“Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan, terutama terkait pelayanan administrasi dan pelaksanaan tupoksi anggota dewan dalam melayani masyarakat,” ujar Danang, yang juga mantan Kepala Bappeda Jombang.

Ia menegaskan bahwa seluruh pandangan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja, dengan tetap berpedoman pada visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), Didik Tondo Susilo, menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen FKMJ yang menaungi berbagai elemen masyarakat—mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, Siddiqiyyah, Sholawat Wahidiyah, aliran kepercayaan, hingga komunitas Khonghucu, budayawan, dan pendeta—untuk terus menjaga kondusivitas, kemajuan, dan kesejahteraan Kabupaten Jombang.

Sementara itu, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, mendorong peningkatan anggaran publikasi dan penguatan layanan informasi berbasis digital. Ia menilai pentingnya transparansi dalam program legislasi daerah (Prolegda), rapat paripurna, rapat dengar pendapat (RDP), maupun rapat komisi, agar publik dapat mengakses dan menilai kinerja DPRD secara terbuka.

“Di era digital saat ini, masyarakat perlu dengan mudah mengakses hasil legislasi dan agenda wakil rakyat. Ini bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik,” jelas Mufid.

Dukungan juga disampaikan oleh perwakilan Diskominfo Jombang yang hadir dalam forum tersebut. Mereka menyatakan siap mendukung penguatan sistem digitalisasi guna menunjang kinerja Sekretariat DPRD serta optimalisasi pelayanan informasi kepada publik.

Di akhir pertemuan, Danang mengapresiasi kehadiran dan partisipasi aktif para undangan. Ia berharap forum ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan Renja 2027 yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang.

“Kami dari Sekretariat Dewan selalu mengharapkan dukungan yang bersifat kolaboratif, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkas alumnus ITS Surabaya tersebut. (***) 

Editor: Syaiful Aries