Ratusan Ribu Warga Jatim Belum Punya KTP-el dan KIA, Pemprov Dorong DP3AK Untuk Lakukan Sosialisasi

SURABAYA, SJP - Sebanyak 222.273 penduduk Jawa Timur hingga awal 2024 masih belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el). Padahal, identitas ini menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari bantuan sosial hingga administrasi perbankan. 

Perihal tersebut menjadi salah satu poin yang disoroti dalam Rapat Koordinasi dan Sinergitas Program Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Administrasi Kependudukan yang digelar di Surabaya.

Asisten I Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto menjelaskan bahwa berbagai aspek pelayanan administrasi kependudukan memang menunjukkan tren positif. 

Beberapa perkembangan tersebut adalah cakupan kepemilikan akta kelahiran yang telah mencapai 95,64 persen pada 2024, meningkat dari 94,76 persen di tahun sebelumnya. Namun, tantangan utama masih ada pada cakupan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dorongan untuk DP3AK

Benny meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur untuk segera bergerak menyelesaikan persoalan perekaman KTP-el. Hingga awal 2024, cakupan perekaman sudah mencapai 99,31 persen, namun masih ada sekitar 222.273 jiwa yang belum terjangkau.

"Saya minta DP3AK segera turun tangan dan mencari strategi yang efektif. Jangan sampai ada warga Jawa Timur yang tidak memiliki identitas resmi hanya karena kendala teknis atau kurangnya sosialisasi. Perekaman KTP-el harus segera tuntas," tegas Benny dalam sambutannya, Selasa (11/2/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepemilikan KTP-el sangat krusial, tidak hanya sebagai identitas diri, tetapi juga untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga keperluan perbankan.

Digitalisasi Layanan: Solusi atau Tantangan Baru?

Di tengah upaya percepatan administrasi kependudukan, digitalisasi layanan juga menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah menargetkan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga 25 persen dari jumlah pemilik KTP-el. 

Selain itu, program Same Day Service untuk penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KIA, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran terus didorong agar bisa diakses lebih cepat dan mudah oleh masyarakat.

Namun, Benny mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi digitalisasi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai.

"Kami ingin layanan ini benar-benar mempermudah masyarakat, bukan malah menambah hambatan. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan dokumen hanya karena tidak paham cara mengakses layanan digital," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim akan meningkatkan sinergi dengan Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk memastikan implementasi digitalisasi berjalan lancar, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang masih kesulitan mengakses layanan berbasis teknologi.

Kartu Identitas Anak (KIA) Masih Rendah

Selain KTP-el, cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Jawa Timur juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga 2024, jumlah anak yang memiliki KIA baru mencapai 60,17 persen.

"Angka ini masih jauh dari harapan. Padahal, KIA sangat penting bagi anak-anak, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Saya ingin DP3AK untuk berperan dalam menggencarkan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya memiliki dokumen kependudukan sejak dini," tambah Benny.

Sebagai bagian dari langkah percepatan, pemerintah juga mendorong kebijakan pencetakan mandiri dokumen kependudukan dan pelayanan kependudukan berbasis online.

Dengan berbagai langkah yang telah dirancang, Pemprov Jatim menargetkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang lebih luas dan sistem pelayanan yang lebih modern serta efisien di tahun 2025. Namun, tanpa peran aktif pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat, percepatan ini masih akan menghadapi tantangan besar. (*)

Editor : Rizqi Ardian