Percepatan UPTD PPA hingga Pencegahan Perkawinan Anak, Ini 7 Prioritas DP3AK Jatim 2025

SURABAYA, SJP - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) menetapkan tujuh program prioritas sebagai landasan penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2025. 

Fokus utama program prioritas tersebut tertuju pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, hingga percepatan layanan administrasi kependudukan yang menarik untuk dikawal realisasinya di sepanjang tahun 2025 ini.

Kepala DP3AK Jatim, Tri Wahyu Liswati, memaparkan ketujuh prioritas tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergitas Program Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Tujuh Program Prioritas DP3AK Jatim 2025

Tri Wahyu menjelaskan, prioritas pertama adalah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan percepatan pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di kabupaten/kota yang belum memilikinya.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap daerah memiliki UPTD PPA yang dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara profesional. Saat ini masih ada beberapa daerah yang belum memiliki layanan ini, sehingga harus dipercepat pendiriannya," ujar Tri Wahyu, Selasa (11/2/2025).

Kedua, DP3AK Jatim menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Menurut Tri Wahyu, program ini mencakup penguatan peran perempuan dalam ekonomi, pendidikan, serta pengambilan keputusan di tingkat lokal.

"Kesetaraan gender adalah faktor penting dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatkan IPG, kami berharap perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang," paparnya,.

Ketiga, DP3AK Jatim mendorong persiapan Penilaian Parahita Ekapraya (PPE) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anak. 

"Evaluasi PPE dan KLA menjadi parameter penting bagi daerah dalam mengukur sejauh mana komitmen mereka dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak," tambahnya.

Prioritas keempat adalah penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui advokasi pencegahan perkawinan anak dan stunting. Menurut Tri Wahyu, perkawinan anak masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Jatim, sehingga perlu upaya lebih masif dalam edukasi dan pencegahannya.

"Kami terus mengadvokasi agar masyarakat memahami dampak negatif perkawinan anak. Bersamaan dengan itu, stunting juga menjadi fokus utama kami karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi mendatang," katanya.

Kelima, DP3AK Jatim menargetkan peningkatan perlindungan perempuan dan anak dengan kebijakan yang lebih terarah dan sinergis. Program ini mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok rentan.

Keenam, DP3AK Jatim menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan program KLA secara lebih optimal. Karena, meski beberapa Kota di Jawa Timur, termasuk sudah menyandang status KLA, akan sia-sia jika kenyataan di lapangan kesejahteraan anak masih belum terpenuhi. 

"Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan haknya, baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial," tutur Tri Wahyu.

Terakhir, prioritas ketujuh adalah percepatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tri Wahyu menegaskan bahwa kepastian hukum dalam identitas kependudukan menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

"Kami terus berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil agar layanan administrasi kependudukan bisa lebih cepat, mudah, dan menjangkau seluruh masyarakat," pungkasnya.

Dalam forum yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN Jatim, DPRD Komisi E Jatim, serta Bappeda Jatim, disepakati bahwa implementasi program ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Kami harap daerah dapat menyelaraskan kebijakan agar program prioritas ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Tri Wahyu menutup paparannya.

Dengan tujuh program prioritas ini, DP3AK Jatim berkomitmen memperkuat peran perempuan, melindungi anak-anak, serta memastikan layanan kependudukan yang inklusif dan efisien di seluruh Jawa Timur. (*)

Editor : Rizqi Ardian