Rakorwasda 2025 Dorong Transformasi Sistem Pengawasan dan Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan mampu mengadopsi pola kolaborasi antara APIP dan pemerintah demi mempercepat terwujudnya birokrasi yang efisien, bersih, dan berdaya saing
KOTA BATU, SJP - Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Batu, Rabu (26/11/2025), menjadi titik tekan penting bagi upaya modernisasi sistem pengawasan pemerintahan daerah. Tak hanya menyoal integritas aparatur, forum ini menyoroti kebutuhan memperbaiki proses perencanaan hingga mekanisme pengendalian kinerja yang lebih terukur.
Wakil Ketua KPK Dr. Johanis Tanak pada Rabu (26/11/2025) mendorongn seluruh pihak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko dan perencanaan yang tepat sejak awal. Apalagi problem korupsi kerap muncul bukan di tahap pelaksanaan, tetapi sejak proses perencanaan dan penyusunan program.
"Oleh karena itu, menilai kolaborasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan perangkat daerah harus ditempatkan sebagai fondasi utama tata kelola pembangunan. Pencegahan tidak cukup hanya dengan pengawasan di ujung. Penguatan justru harus dilakukan di awal, ketika program disusun dan anggaran direncanakan,” tegasnya.
Ia juga menilai Jawa Timur memiliki modal baik berkat tingkat kepatuhan daerah yang relatif tinggi, sehingga penguatan sistem dapat berjalan lebih cepat.
Dari sisi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan, Rakorwasda bukan hanya rutinitas evaluasi, tetapi ruang untuk merumuskan pembaruan mekanisme pengawasan. Menurutnya, transformasi tata kelola menuntut sistem pengendalian yang lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern.
“Forum ini penting agar kita bisa mengkalibrasi kembali sistem pengawasan. Tidak cukup hanya mengandalkan kontrol manual, tetapi harus membangun tata kelola yang mampu mencegah deviasi sejak hulu,” ujarnya.
Khofifah juga menggarisbawahi peran pemuda dalam ekosistem pengawasan melalui program Patriot Integritas Muda (PIM) 2025. Ia menyebut generasi muda sebagai unsur pengawas eksternal yang relevan untuk memperkuat budaya kritis dan nilai antikorupsi.
Dengan pembahasan yang mengarah pada penguatan sistemik mulai dari integrasi perencanaan, pengawasan berbasis risiko, hingga edukasi publik Rakorwasda 2025 menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk menggeser pendekatan pengawasan dari sekadar kontrol kepatuhan menuju model yang lebih strategis dan preventif. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
