Program Satu Desa Satu Dokter di Kota Batu Masih Hadapi Kendala Fasilitas dan SDM

KOTA BATU, SJP - Program Satu Desa Satu Dokter yang diaktifkan Pemerintah Kota Batu belum sepenuhnya berjalan ideal di seluruh wilayah. Meski hampir semua desa dan kelurahan telah tersentuh layanan dokter, keterbatasan tenaga medis serta fasilitas fisik masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan kesehatan tingkat desa.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, Aditya Prasaja pada Rabu (28/1/2026) mengakui bahwa jumlah dokter yang tersedia belum memungkinkan penempatan satu dokter secara permanen di setiap desa. Oleh karena itu, skema pelayanan dilakukan dengan sistem penjadwalan dan penugasan bergilir melalui Polindes dan puskesmas pembantu (Pustu).

“Konsepnya bukan satu dokter standby penuh di satu desa. Kami menyesuaikan dengan kapasitas SDM yang ada. Dokter bertugas berdasarkan jadwal dan kebutuhan wilayah karena selain keterbatasan tenaga, kesiapan infrastruktur juga menjadi kendala,” urainya.

Terlebih beberapa wilayah belum memiliki fasilitas Polindes yang memadai. Di Kelurahan Ngaglik, misalnya, hingga kini belum tersedia Polindes mandiri. Sementara di Desa Torongrejo, layanan dokter desa sempat terhenti karena bangunan Polindes sedang direnovasi.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, Dinkes bersama pemerintah kelurahan mengambil langkah alternatif. Di Kelurahan Songgokerto, layanan tetap berjalan dengan memanfaatkan ruangan khusus yang disiapkan sementara agar warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan dasar.

“Untuk itu perlu penjadwalan dokter yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing desa. Wilayah dengan intensitas keluhan kesehatan lebih tinggi menjadi prioritas utama dalam penempatan tenaga medis,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkot Batu mulai memperluas cakupan layanan dengan menghadirkan dokter gigi di sejumlah desa seperti Sumberbrantas, Sumberejo, Gunungsari, dan Bumiaji. Bahkan, untuk mendukung layanan tersebut, Dinkes melengkapi fasilitas kesehatan gigi dengan peralatan medis baru di beberapa lokasi.

Wali Kota Batu, Nurochman, menilai program ini sebagai langkah awal menuju pemerataan layanan kesehatan, meski masih memerlukan evaluasi berkelanjutan. Ia mengakui masih ada dusun-dusun di wilayah pelosok yang belum terlayani secara optimal.

“Kami tidak menutup mata. Keterbatasan nakes memang jadi pekerjaan rumah. Tapi ini sedang kami siapkan bertahap, baik dari sisi SDM maupun sarana pendukung. Target kami jelas, pelayanan kesehatan harus bisa dijangkau seluruh warga, tanpa terkecuali, meski prosesnya bertahap,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian