Dominasi Pekerja Informal Jadi Alarm Perlindungan Ketenagakerjaan di Kota Batu
Dominasi pekerja informal di Kota Batu menegaskan bahwa sektor ini telah menjadi penyangga utama ketenagakerjaan di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, namun sekaligus menyimpan risiko besar jika tidak diikuti kebijakan yang tepat. Ketergantungan tinggi pada pariwisata membuat pendapatan pekerja informal rentan terhadap fluktuasi kunjungan, sementara perlindungan sosial dan kepastian kerja masih minim. Karena itu, pemerintah daerah perlu bergerak melampaui sekadar pengakuan terhadap peran sektor informal, dengan menghadirkan kebijakan konkret yang memperkuat perlindungan, meningkatkan keterampilan, serta mendorong keberlanjutan usaha agar sektor informal tidak hanya menjadi tempat bertahan hidup, tetapi juga fondasi ekonomi lokal yang lebih tangguh.
KOTA BATU, SJP - Kota Batu menghadapi tantangan baru di sektor ketenagakerjaan. Meski tingkat partisipasi kerja tetap terjaga, dominasi pekerja informal kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Data terbaru menunjukkan, mayoritas penduduk bekerja tanpa ikatan kerja formal, yang berimplikasi langsung pada perlindungan sosial dan kepastian pendapatan.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Rabu (28/1/2026) menegaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu per Agustus 2025, sebanyak 71.912 orang atau 52,31 persen tenaga kerja berada di sektor informal.
Sementara pekerja formal tercatat 65.550 orang atau 47,69 persen. Angka ini menunjukkan pergeseran signifikan dibanding tahun sebelumnya, dengan sektor formal mengalami penurunan proporsi hingga 2,76 persen poin.
“Intinya kondisi ini mencerminkan terbatasnya daya serap lapangan kerja formal di daerah berbasis pariwisata seperti Kota Batu. Sehingga masyarakat memilih sektor informal sebagai jalan bertahan,” ujarnya.
Peningkatan jumlah pekerja informal didominasi oleh pelaku usaha mandiri, pekerja lepas, hingga pekerja keluarga di sektor pertanian. Meski mampu menyerap tenaga kerja, sektor ini dinilai rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama karena bergantung pada sektor wisata.
Menurut Heli, fluktuasi kunjungan wisata berpotensi langsung memukul pendapatan masyarakat informal. Saat kunjungan menurun, pedagang, pelaku UMKM, hingga pekerja jasa wisata menjadi kelompok pertama yang terdampak.
“Kalau wisata turun, dampaknya langsung ke mereka. Tidak ada jaminan upah, tidak ada perlindungan kerja. Di sisi lain, aktivitas rapat dan kunjungan instansi ke Kota Batu memang membantu menggerakkan ekonomi lokal. Namun ketergantungan pada aktivitas tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin keberlanjutan pendapatan jangka panjang,” imbuhnya.
Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan. Bukan hanya mendorong tumbuhnya usaha mandiri, tetapi juga memastikan pekerja informal memiliki akses perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, serta dukungan usaha yang berkelanjutan.
“Ke depan, sektor informal harus naik kelas. Tidak cukup hanya tumbuh, tapi juga harus aman dan berdaya saing,” pungkas Heli. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
