Program Inklusi Siswa Disabilitas di Gresik Tak Disambut Baik Pihak Sekolah

GRESIK, SJP  - Sejumlah sekolah di Kabupaten Gresik tidak mendukung program iklusi bagi para siswa disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Mereka merasa keberatan untuk mengisi Laporan Digital Perkembangan Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (LADIKA). 

Sejumlah kepala sekolah menolak dengan tegas LADIKA yang digagas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Gresik ini. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tengah menggaungkan sekolah inklusi.

Kepala UPT Layanan Pendidikan ABK Gresik, Renyta Yuniarti Ningtyas, mengatakan tujuan pembuatan program LADIKA itu ialah untuk melakukan pemantauan perkembangan ABK selama di kegiatan sekolah.

Nyatanya, program yang dibuat pada tahun lalu itu tidak disambut baik oleh pihak sekolah. 

"Kita upayanya mengeluarkan Laporan Digital Perkembangan Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus atau disingkat LADIKA tahun lalu. Realitanya tidak disambut baik oleh sekolah," kata Renyta, Jumat (18/7/2025).

Renyta menyampaikan, pihak sekolah mengaku keberatan saat mengisi LADIKA lantaran sudah mempunyai catatan rapot sendiri. Mereka merasa kerepotan karena bertambahnya tugas mengisi datan peserta didik ABK di LADIKA.

Ia menyebut, alasan beberapa sekolah keberatan memenuhi LADIKA karena khawatir merasa ribet. Padahal menurut Renyta, melalui LADIKA para ABK yang sedang menempuh pendidikan bisa terfasilitasi. 

"Kita sudah memberikan upaya dengan itu, cuma ya realita sekolah mengaku ribet. Bahkan ada salah satu sekolah menegaskan sepakat tidak pakai LADIKA," jelasnya. 

"Harapannya dengan itu mereka bisa setor file, kemudian kita kasih nomor register. Itu salah satu kita mendata, tapi tidak disambut baik," tambahnya. 

UPT Layanan Pendidikan ABK Gresik menyebut sudah mengupayakan untuk mendukung program inklusi bagi seluruh sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik.

Sebanyak 116 perwakilan sekolah jenjang SD maupun SMP telah dilatih untuk melakukan pendampingan kegiatan belajar mengajar (KBM) anak ABK. 

Kabupaten Gresik sudah menggaungkan sekolah inklusif. Dari pertauran Bupati (Perbup) yang sudah ditetapkan bahwa sekolah menerima anak ABK minimal satu dan maksimal tiga anak. 

"Diharapkan di momen tahun ajaran baru akomodasi yang layak sekolah ramah anak atau layanan pendidikan ini hak semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi stop diskriminasi, terima dia seperti penerimaan anak reguler," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian