Janji PBB Gratis Bupati Bondowoso Ditagih, Mahasiswa Geruduk Kantor Pemkab

BONDOWOSO, SJP – Janji politik yang pernah dilontarkan saat kontestasi Pilkada Bondowoso 2024 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) PMII Raden Bagoes Asra (RBA) Universitas At-Taqwa Bondowoso turun ke jalan untuk menagih kejelasan realisasi program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang pernah dijanjikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i.

Aksi demonstrasi yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (12/6/2026), menjadi pengingat bahwa komitmen politik tidak berhenti setelah pemilihan usai. Bagi mahasiswa, janji penggratisan PBB bukan sekadar narasi kampanye, melainkan harapan yang telah dititipkan kepada ribuan keluarga miskin ekstrem di Bondowoso.

Sorotan juga diarahkan kepada Ady Kriesna, politikus Partai Golkar, yang saat masa kampanye Pilkada 2024 bertindak sebagai juru bicara tim pemenangan pasangan RAHMAD dan kini menjabat Wakil Ketua DPRD Bondowoso. Saat itu, program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin disebut sebagai salah satu prioritas yang akan diperjuangkan jika pasangan tersebut memenangkan pemilihan.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih membebani kelompok rentan, mahasiswa menilai masyarakat berhak memperoleh kepastian atas janji yang telah disampaikan kepada publik. Mereka meminta pemerintah tidak membiarkan komitmen tersebut menggantung tanpa penjelasan yang jelas mengenai status maupun progres pelaksanaannya.

Koordinator aksi PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso, Rifky Gimnastiar, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kajian akademik yang dilakukan organisasinya terkait kebijakan pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat perbedaan informasi mengenai bentuk dan arah realisasi program tersebut. Sejumlah pihak menyebut kebijakan itu akan dilaksanakan secara bertahap, sementara pihak lain menyatakan program tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertentu. Namun, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif kepada masyarakat.

"Kami tidak sedang meminta sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Kami hanya meminta kejelasan dan kesungguhan pemerintah dalam menjelaskan sejauh mana komitmen yang pernah disampaikan kepada rakyat telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata," tegas Rifky dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi.

PMII juga mengacu pada data Dinas Sosial P3AKB Bondowoso yang menunjukkan jumlah masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1 per 3 Juni 2026 mencapai 46.277 kepala keluarga atau sekitar 104.368 jiwa. Menurut mereka, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembebasan PBB tidak sekadar menyangkut kebijakan perpajakan daerah, tetapi menyangkut kepentingan puluhan ribu keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan paling rendah.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di antaranya meminta Bupati Bondowoso memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait status serta progres realisasi program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah menyampaikan secara transparan skema kebijakan yang akan digunakan, menyusun regulasi dan roadmap pelaksanaan program, melakukan verifikasi serta validasi data penerima manfaat secara terbuka, serta memastikan seluruh komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

PMII menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat sipil terhadap akuntabilitas kebijakan publik, bukan upaya menyerang pribadi maupun mendelegitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.

"Kami meyakini bahwa kritik yang berbasis data dan kajian merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena masyarakat akan lebih memahami keterbatasan yang dijelaskan daripada keterbatasan yang disembunyikan," ujar Rifky.

Melalui aksi tersebut, PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan jawaban dan sikap resmi secara tertulis agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah serta progres realisasi komitmen pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian