Batasi Mobil Dinas, Pemkab Lumajang Alihkan Anggaran untuk Tambah Angkutan Pelajar

LUMAJANG, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memutuskan untuk membatasi operasional kendaraan dinas roda empat yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Sebagai gantinya, Pemkab memilih memperkuat layanan transportasi bagi siswa dengan menambah armada angkutan pelajar.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Sabtu (13/6/2026). Menurutnya, efisiensi anggaran daerah yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan menekan pengeluaran, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

"Angkutan pelajar akan kami tambah, terutama untuk jalur Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang," ujar Indah.

Kedua rute tersebut dipilih karena menjadi akses utama bagi banyak pelajar dari wilayah pinggiran yang menempuh pendidikan di area perkotaan. Kehadiran tambahan armada ini diharapkan mampu menyediakan transportasi yang lebih aman, terjangkau, sekaligus meringankan beban biaya yang selama ini ditanggung orang tua siswa.

"Ini upaya kita agar anak-anak sekolah tidak kerepotan soal transportasi ketika berangkat maupun pulang sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, pembatasan ketat akan diberlakukan untuk mobil dinas non-pelayanan. Namun, Indah memastikan bahwa kendaraan yang berfungsi untuk pelayanan publik langsung—seperti mobil layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan kendaraan operasional esensial lainnya—tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa.

Melalui langkah ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja pemerintah, melainkan mengalihkan prioritas ke program yang dampaknya bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (**)

Editor: Danu