Program MBG di Jombang Semrawut, Banyak SPPG Bermasalah Terlanjur Beroperasi

JOMBANG, SJP–Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dianggap semrawut. 

Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (suspend) operasional sejumlah dapur penyedia makanan memicu pertanyaan besar: Mengapa dapur yang belum siap bisa lolos verifikasi dan terlanjur melayani sejumlah siswa?

Kondisi ini dinilai menjadi bukti adanya kelemahan dalam sistem seleksi dan pengawasan. 

Kritik keras dikontarkan Aliansi Masyarakat Jombang (MRJ). Sekretaris Jenderal MRJ, Syadat Al Mahiri, menyatakan bahwa temuan dapur bermasalah setelah program berjalan menunjukkan adanya kelalaian dalam tahapan awal penilaian kelayakan.

Menurut Syadat, setiap dapur seharusnya baru boleh beroperasi jika sudah lolos pemeriksaan menyeluruh tanpa toleransi.

"Kalau setelah beroperasi ternyata masih ditemukan kekurangan mendasar hingga harus disuspend, tentu proses pengawasannya perlu dievaluasi. Jangan sampai ada kelalaian dalam tahapan awal," ujar Syadat kepada media, Jumat (12/6/2026).

Lebih jauh, MRJ mengungkap adanya rumor miring di lapangan. Muncul dugaan bahwa sejumlah pihak sengaja mempercepat kelulusan izin dapur tertentu meskipun belum memenuhi syarat formal. Praktik ini disinyalir terjadi dengan membawa-bawa nama tokoh berpengaruh di tingkat pusat untuk menekan petugas di daerah.

"Program ini menggunakan anggaran negara yang besar. Karena itu, tata kelola dan pengawasannya harus benar-benar ketat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara optimal," tambah Syadat. 

Ia berharap pimpinan BGN saat ini berani membenahi sistem agar kualitas makanan untuk anak sekolah tidak dikorbankan demi mengejar target kuantitas.

Merespons karut-marut tersebut, pihak Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Jombang Deny Setiawan angkat bicara. 

Ia menjelaskan bahwa fungsi pihaknya sejauh ini adalah memberikan pembinaan dan edukasi kepada pengelola dapur, baik sejak tahap perencanaan hingga dapur beroperasi.

"Kami terus memberikan arahan dan edukasi kepada pengelola dapur, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap persiapan. Tujuannya agar semua persyaratan dapat dipenuhi sejak awal," ujar Deny.

Namun, saat didesak mengenai isu adanya tekanan dari pihak investor atau orang pusat yang memaksa meloloskan dapur-dapur bermasalah tersebut, Deny memilih untuk tidak berkomentar. 

Ia menyarankan agar hal sensitif itu ditanyakan langsung kepada pihak yang berwenang melakukan verifikasi akhir.

Sebelumnya, carut-marut ini sempat terekam saat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepatihan mengantarkan menu MBG ke sejumlah sekolah pada awal September tahun lalu. 

Penutupan sementara beberapa dapur oleh BGN menjadi bukti sahih bahwa program pemenuhan gizi anak di daerah masih menyisakan rapor merah di sektor manajemen. (**) 

Editor: Syaiful Aries