PMK Menyerang Ternak di Kabupaten Malang, Ini Anjuran Dinas dan DPRD

MALANG, SJP - Sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025, ratusan hewan ternak di Kabupaten Malang terindikasi penyakit mulut dan kuku (PMK) dan puluhan di antaranya dinyatakan mati akibat virus tersebut.

Hal ini diketahui dari data yang dihimpun dinas terkait, bahwa hingga Januari 2025 sebanyak 152 kasus terkonfirmasi PMK.

“Kasus tersebar di Kecamatan Dau, Lawang, Ngajum, Pagak, Pakis, Singosari, Sumberpucung, Wajak, Wagir, Sumbermanjing Wetan,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Eko Wahyu Widodo, saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurutnya, hingga saat ini belum ada penutupan pasar hewan di wilayah Kabupaten Malang juga termasuk pengadaan vaksin, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, sebab harus memenuhi kriteria dalam vaksinasi.

“Hewan terjangkit tidak boleh divaksin. Vaksin hanya boleh diberikan pada ternak sehat saja,” ujarnya.

Sejumlah penanggulangan awal telah dilakukan termasuk dari laporan masyarakat, yakni dengan pengobatan, pemberian vitamin serta sterilisasi desinfeksi kandang hewan.

Pihaknya juga telah mensosialisasikan kepada perusahaan peternakan, koperasi-koperasi persusuan dan masyarakat, untuk mau mengupayakan pengadaan vaksin secara mandiri.

“Memberikan edukasi dan peringatan untuk kesiapsiagaan dini terhadap maraknya kembali kejadian PMK. Melakukan pengawasan terhadap pasar hewan,” jelasnya.

Sementara itu, hasil rilis data dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyebut, penggunaan alokasi belanja tak terduga (BTT) dari APBD Kabupaten Malang diperlukan dalam penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK). 

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq katakan, selama periode Oktober hingga Desember 2024, tercatat ada sebanyak 140 ekor sapi teridentifikasi PMK. 

Dari jumlah tersebut, 29 ekor di antaranya dilaporkan mati akibat PMK. Sedangkan 111 ekor lainnya masih dalam pengawasan, bisa saja masih dalam treatment," ujar Zia. 

Berdasarkan data dari Kabupaten Malang saat ini tercatat ada sebanyak 90.237 ekor sapi perah dan untuk sapi potong berkisar 252.930 ekor.

Ia katakan jika merebaknya PMK ini telah menjadi bahasan serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Hal itu juga dibahas dalam rapat yang digelar bersama jajaran DPRD Kabupaten Malang. 

"Berdasarkan permendagri 77 tahun 2020 Pemkab Malang bisa menggunakan data BTT APBD 2025, karena kategori mendesak. Dan bisa direncanakan dan masuk DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di penjabaran APBD," jelasnya.

Menurutnya, Pemkab Malang sudah seharusnya bergerak cepat untuk segera mengalokasikan BTT untuk memberikan intervensi terkait kembali merebaknya PMK. Apalagi dengan sebaran seperti itu, menurutnya juga telah sesuai jika dinaikkan menjadi status darurat PMK. 

Ia menganggap bahwa penggunaan CSR menjadi salah satu skema yang bisa dipertimbangkan, terlebih di Kabupaten Malang juga telah ada perkumpulan CSR yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. 

"Kalau dinaikkan darurat bisa menggunakan BTT dengan skema pengajuan besok bisa digunakan. Karena status mendesak. Bisa menggunakan CSR perusahaan," jelas Zia. 

"Kalau menunggu pemerintah pusat bisa, rencana pemerintah pusat pengadaan vaksin 1 juta, Provinsi Jatim 1,4 juta. Akan tetapi tetapi pemerintah pusat menunggu status kedaruratan," imbuhnya.

Dirinya meminta agar setidaknya Pemkab Malang melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) aktif turun ke masyarakat. 

Terutama untuk mengimbau peternak agar menerapkan protokol kesehatan (prokes) kepada ternaknya. 

"Dinas Peternakan harus mengimbau kepada peternak untuk menerapkan prokes merebaknya PMK. Dan empon-empon bisa digunakan lagi agar sapi sehat. Petugas bisa menskrining keluar masuk sapi potong dari luar Malang agar tidak membawa virus," tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian