Pj Sekda Jadi Penjaga Transisi Birokrasi, Selter Sekda Kota Batu Mulai Dipanaskan
Dengan posisi Pj Sekda menjaga stabilitas organisasi dan seleksi terbuka mulai dipersiapkan, fase transisi birokrasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pejabat definitif, tetapi juga memperkuat konsolidasi pemerintahan menuju agenda pembangunan lima tahun ke depan
KOTA BATU, SJP — Pemerintah Kota Batu memastikan stabilitas roda birokrasi tetap terjaga di tengah proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Penunjukan Penjabat Sekda menjadi fase kunci untuk mengawal koordinasi pemerintahan sekaligus menyiapkan seleksi terbuka calon Sekda yang segera bergulir.
Wali Kota Batu Nurochman pada Rabu (18/2/2026) menegaskan pembentukan panitia seleksi sudah rampung sehingga tahapan seleksi tinggal dijalankan. Setelah posisi Pj Sekda diisi, proses rekrutmen pejabat definitif ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat, dengan harapan pengisian jabatan strategis itu tidak mengganggu ritme kerja birokrasi di Kota Batu.
“Pansel sudah terbentuk. Tinggal dijalankan. Insyaallah bulan puasa ini mulai berjalan. Komposisi pansel berjumlah lima orang yang berasal dari unsur akademisi serta birokrasi eksternal," urainya.
Untuk menjaga independensi, unsur birokrasi tidak diambil dari internal pemerintah daerah, melainkan dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah tersebut diambil agar proses seleksi tetap profesional dan bebas konflik kepentingan.
Pemkot menargetkan Sekda definitif terpilih maksimal tiga bulan sejak pelantikan Pj Sekda, atau sekitar awal Mei 2026. Tahapan seleksi meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, penelusuran rekam jejak hingga uji kompetensi yang seluruhnya telah dijadwalkan.
“Keberadaan Sekda definitif sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan berjalan optimal. Kami pastikan proses seleksi dikawal sesuai regulasi,” imbuhnya.
Menurut Nurochman, figur Sekda ke depan harus memiliki kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial kuat untuk menyatukan berbagai perspektif antar-OPD. Hal ini penting agar visi pembangunan daerah dapat diterjemahkan menjadi program birokrasi yang terukur dan efektif.
Pemkot juga membuka peluang bagi peserta dari luar daerah sesuai regulasi, meski pejabat internal tetap didorong berkompetisi. Opsi teknis terkait hal tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian daerah bersama pihak provinsi. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
