Pemkot Batu Tegaskan Transparansi Anggaran dalam Perubahan KUA-PPAS 2025
Komitmen yang dibangun bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak nyata.
KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah pasca menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Kota Batu.
Wali Kota Batu Nurochman pada Selasa (1/7/2025) menyampaikan bahwa, perubahan KUA-PPAS ini merupakan bentuk penyesuaian anggaran yang tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan keterbukaan publik.
"Transparansi dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam perubahan KUA-PPAS ini. Masyarakat harus tahu ke mana anggaran daerah dialokasikan dan apa hasilnya,” tegas Nurochman.
Ia menambahkan, perubahan tersebut juga mencerminkan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Sehingga komitmen yang dibangun bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak nyata. Karena dengan sinergi yang kuat, Pemkot Batu ingin percepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
"Beberapa poin penting dalam kesepakatan tersebut antara lain peningkatan target pendapatan daerah sebesar Rp2,34 miliar, dari Rp1,092 triliun menjadi Rp1,094 triliun. Sementara itu, belanja daerah disesuaikan secara efisien menjadi Rp1,238 triliun. Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp144 miliar juga akan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal daerah," urainya.
Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil Pemkot Batu. Menurutnya, keterbukaan dalam penyusunan anggaran merupakan kunci utama membangun kepercayaan publik.
“Komitmen terhadap transparansi ini patut diapresiasi. Dengan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kita bisa memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” urainya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal jalannya kebijakan anggaran agar benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat Kota Batu. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
