Waspada! Penipuan Catut Nama Wali Kota Probolinggo Beredar Lewat WhatsApp

KOTA PROBOLINGGO, SJP – Warga Kota Probolinggo diingatkan agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang kian marak, khususnya yang mencatut nama pejabat daerah. Belakangan ini, beredar sebuah nomor WhatsApp yang mengaku sebagai Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dan digunakan untuk menghubungi sejumlah pihak dengan maksud meminta transfer uang.

Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan bahwa pesan yang dikirim dari nomor tersebut merupakan informasi palsu atau hoaks. Aksi tersebut dipastikan sebagai bentuk penipuan yang berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Dalam praktiknya, pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi wali kota. Mereka membangun komunikasi seolah-olah resmi dan meyakinkan, sehingga korban percaya. Setelah itu, pelaku mulai mengarahkan korban untuk mengirimkan sejumlah uang atau memberikan data pribadi tertentu yang bisa disalahgunakan.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, secara tegas membantah keterlibatannya dalam komunikasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan media komunikasi pribadi seperti WhatsApp untuk meminta bantuan dana, transfer uang, maupun data pribadi dari masyarakat atau pihak manapun.

“Saya pastikan bahwa pesan yang beredar tersebut tidak benar dan bukan berasal dari saya. Saya tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apa pun melalui WhatsApp pribadi, terlebih yang berkaitan dengan permintaan uang,” tegas dr. Aminuddin.

Sebagai pimpinan daerah, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat publik. Menurutnya, langkah verifikasi sangat penting untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Ia menyarankan agar masyarakat segera melakukan konfirmasi melalui saluran resmi Pemerintah Kota Probolinggo apabila menerima pesan yang mencurigakan. Dengan begitu, keaslian informasi dapat dipastikan dan potensi kerugian bisa dicegah sejak dini.

“Mari kita bersama menjaga keamanan informasi dan tidak memberi kesempatan kepada pelaku penipuan untuk merugikan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, warga juga diminta untuk tidak merespons pesan mencurigakan, tidak menyebarkannya ke orang lain, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang. Kesadaran dan kewaspadaan bersama dinilai menjadi kunci utama dalam memutus rantai penipuan yang semakin beragam modusnya.

Dengan meningkatnya literasi digital dan kehati-hatian masyarakat, diharapkan berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat daerah dapat diminimalisir, sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tetap terjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian