Pemkab Malang Bakal Tuntaskan Rotasi Jabatan Akhir Tahun, BKPSDM Pastikan Tak Ada Lagi Plt

MALANG, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah mempersiapkan rotasi dan mutasi besar-besaran di penghujung tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi agar kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin optimal dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah menyampaikan, proses tersebut kini memasuki tahapan akhir. Ia katakan demikian kepada awakmedia tebtang perkembangan itu usai menghadiri Sosialisasi Peduli Rumah ASN Makmur di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

“Ya, ini sekarang sedang on process. Kemarin sudah dilakukan mulai dari assessment, kemudian job fit, dan uji kompetensi. Untuk yang sudah lima tahun ada lima orang. Saat ini semuanya dalam proses pengajuan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena tetap harus ada rekomendasi dari pusat,” ujarnya, Senin (27/10/2025).

Mutasi akhir tahun ini difokuskan pada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang sedang menunggu rekomendasi resmi dari BKN.

“Ada 23 orang yang mengikuti assessment di BKPSDM, dan 14 orang di antaranya telah menjalani uji kompetensi. Ini kewajiban rutin bagi pejabat JPTP setiap tiga tahun. Hasilnya akan menjadi parameter dalam penyusunan dan penempatan jabatan selanjutnya,” jelasnya.

Nurman menambahkan, hasil job fit dan uji kompetensi menjadi acuan penting dalam menempatkan pejabat di posisi yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

“Misalnya, ada pejabat yang direkomendasikan lebih cocok memimpin di sektor tertentu. Jadi hasil assessment itu digunakan untuk menempatkan orang di posisi terbaik,” tambahnya.

Menurut mantan Pj Sekretais Daerah Kabupaten Malang ini, seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan rampung sebelum akhir tahun 2025. Pihaknya menegaskan tidak akan ada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan struktural, kecuali yang sudah disiapkan sebagai shelter eselon II.

“Saya menargetkan akhir tahun semua tuntas. Tidak ada Plt, kecuali yang memang sudah direncanakan untuk shelter. Skema kami ada dua, bisa melalui uji kompetensi atau mutasi,” tegasnya.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati Malang sebagai pimpinan tertinggi. BKPSDM hanya menyusun telaah dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi ASN.

“BKPSDM tidak bisa memutuskan sendiri. Kami hanya memberikan kajian kepada pimpinan, dan jika belum disetujui, tentu akan disusun skema alternatif,” imbuhnya.

Seluruh proses mutasi ASN di lingkungan Pemkab Malang dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“BKN sudah menentukan tahapannya, mulai dari uji kompetensi, kemudian mutasi, dan baru setelah ada kekosongan bisa dilakukan seleksi terbuka. Jadi tidak bisa seenaknya dilakukan selter dulu,” katanya.

Pihak BKPSDM juga mengungkapkan bahwa rekomendasi dari BKN tidak selalu disetujui sepenuhnya. Hal ini terbukti dari proses mutasi camat beberapa waktu lalu.

“Rekomendasi BKN belum tentu semuanya di-acc. Waktu mutasi camat kemarin, dua camat tidak di-acc. Jadi kami harus berhitung ulang dan menyesuaikan kembali formasi jabatan,” jelasnya.

Melalui perhitungan matang dan tahapan ketat, BKPSDM Kabupaten Malang memastikan rotasi dan mutasi jabatan tahun ini berjalan sesuai ketentuan serta kebutuhan organisasi.

“Rangkaian ini kami kocok ulang dengan cermat. Semua demi penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur di Kabupaten Malang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian