Pemerintah Indonesia Targetkan 3 Juta Rumah untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Suarajatimpost.com - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah meluncurkan program ambisius untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch, optimis program ini bisa tercapai jika pemerintah mampu menyelesaikan sejumlah tantangan yang masih ada.

"Program 3 juta rumah itu bukan tidak mungkin. Meskipun kita tahu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan," ungkap Ali dalam wawancara dengan Beritasatu.com di Jakarta pada Jumat (25/10/2024).

Ali berpendapat bahwa memanfaatkan aset-aset negara untuk mendukung program ini merupakan langkah yang bijak. Ia menyarankan agar pemerintah memaksimalkan lahan-lahan yang tidak terpakai milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tanah sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat fondasi penyediaan perumahan yang sangat dibutuhkan saat ini.

“Fundamentalnya adalah jika permintaan sudah ada, yang terpenting adalah suplai. Suplai ini terkait ketersediaan lahan, di mana dan milik siapa. Tanah-tanah BUMN yang idle dapat digunakan, termasuk BUMD, atau tanah-tanah sitaan dari kejaksaan,” jelasnya.

Ali juga menggarisbawahi bahwa kelompok kelas menengah perkotaan sering terabaikan dalam program perumahan pemerintah. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk merumuskan strategi khusus dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi kelompok ini, terutama di Jakarta yang semakin sempit dan dikuasai oleh pihak swasta.

“Sejak 2009, pemerintah pernah mengusulkan untuk mendukung masyarakat menengah bawah dengan subsidi. Namun, golongan menengah perkotaan sering terabaikan. Bank tanah atau tanah idle di perkotaan harus dimanfaatkan pemerintah untuk membangun hunian bagi kalangan menengah perkotaan,” tegasnya.

Pentingnya koordinasi lintas kementerian juga menjadi sorotan Ali untuk merealisasikan program ini. Setelah Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian yang lebih fokus, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan serta Kawasan Permukiman, koordinasi antar lembaga menjadi semakin krusial.

“Program ini sangat terkait dengan kementerian lain, jadi Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan lainnya. Selama ini, sektor perumahan masih dianggap kurang prioritas. Dengan adanya kementerian yang fokus pada perumahan, diharapkan koordinasi lintas kementerian dapat berjalan baik,” paparnya.

Ali berharap program ini tidak hanya menyelesaikan masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjawab kebutuhan hunian bagi kelas menengah perkotaan. Dengan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, diharapkan realisasi program 3 juta rumah dapat dipercepat dan menciptakan solusi perumahan yang lebih inklusif. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa