PDIP Ingatkan Pemkot Batu: Program Harus Jelas, Tepat Sasaran dan Tidak Hanya Pemenuhan Kewajiban
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Punjul Santoso menegaskan apabila perencanaan tidak matang dan pelaksanaan yang lambat justru berpotensi menjadi SILPA dan merugikan masyarakat karena ketersediaan anggaran tidak dimanfaatkan maksimal karena ketidaksiapan atau ketidaktepatan dalam perencanaan.
KOTA BATU, SJP – Program-program dalam Perubahan APBD 2025 yang diajukan oleh Pemkot Batu mendapatkan sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu agar tidak menjadikan program-program dalam Perubahan APBD 2025 hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban semata.
Program yang diajukan harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, memiliki perencanaan yang matang, dan tidak menyimpang dari regulasi serta dasar hukum yang berlaku.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Punjul Santoso pada Selasa (8/7/2025) menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan program yang sekadar formalitas atau pengulangan rutinitas belaka, harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
"Kami minta agar Pemkot Batu untuk lebih cermat dalam merancang program, termasuk dalam mengukur kemampuan pelaksanaan mengingat waktu yang tersisa di tahun anggaran 2025 cukup terbatas. Rendahnya serapan belanja pada semester pertama tahun ini menjadi sinyal perlunya evaluasi mendalam terhadap kinerja perangkat daerah," urainya.
Karena apabila perencanaan tidak matang dan pelaksanaan yang lambat justru berpotensi menjadi SILPA dan merugikan masyarakat karena ketersediaan anggaran tidak dimanfaatkan maksimal karena ketidaksiapan atau ketidaktepatan dalam perencanaan.
Terlebih serapan belanja daerah semester pertama hanya mencapai 26 persen dari total belanja Rp 1,23 triliun. Dari angka itu, mayoritas serapan justru berada di pos belanja pegawai, sementara belanja barang dan jasa masih rendah.
“Jangan sampai semangat perubahan anggaran ini justru menciptakan program-program yang terburu-buru dan minim manfaat. Pemkot harus menjamin setiap rupiah yang dibelanjakan membawa hasil konkret dan berpihak pada rakyat,” tutup Punjul. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?

