Retribusi Parkir Alun-Alun Kota Batu Dinilai Lemah, DPRD Minta Evaluasi
Pengelolaan parkir di kawasan Alun-Alun Kota Batu dinilai belum optimal dan berpotensi menyebabkan kebocoran PAD. DPRD dan elemen masyarakat mendorong Pemkot Batu segera membangun gedung parkir terpadu guna menata kawasan wisata dan meningkatkan pendapatan daerah.
KOTA BATU, SJP – Alun-Alun Kota Batu selama ini dikenal sebagai magnet wisata utama. Namun di balik ramainya kunjungan, terdapat ironi serius, kawasan strategis tersebut justru menyimpan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi parkir.
Anggota Komisi B DPRD Kota Batu Sujono Djonet pada Senin (26/1/2026) menilai, alih-alih menjadi sumber pemasukan yang optimal, parkir tepi jalan yang mengelilingi Alun-alun dinilai tidak terkelola secara maksimal. Padahal, volume kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, terbilang tinggi hampir setiap hari, terlebih saat akhir pekan dan musim liburan.
"Kondisi ini sebagai kerugian struktural yang dibiarkan bertahun-tahun. Keberadaan parkir yang semrawut bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga indikasi lemahnya sistem pengelolaan retribusi," urainya.
Sehingga menurutnya apabila kawasan seramai Alun-alun saja kontribusi parkirnya rendah, maka layak untuk dipertanyakan karena ada potensi PAD yang bocor dan tidak kembali ke kas daerah.
Ia menilai sistem parkir manual di ruang publik terbuka sangat rentan terhadap praktik tidak transparan, mulai dari tarif tak resmi hingga minimnya pengawasan. Kondisi ini merugikan pemerintah daerah sekaligus masyarakat, karena uang yang seharusnya kembali untuk pembangunan kota justru menguap.
Djonet membandingkan situasi tersebut dengan langkah Pemkot Malang di kawasan Kayutangan Heritage yang membangun gedung parkir terpadu. Hasilnya, parkir lebih tertib, pendapatan lebih terukur, dan ruang publik kembali ke fungsi aslinya.
“Dengan sistem parkir terpadu dan digital, kebocoran bisa ditekan. Tidak ada lagi istilah getok harga, semua jelas, masuk ke daerah,” imbuhnya.
Senada, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu, Endro Wahyu Wijoyono, menilai pembiaran parkir liar di pusat kota adalah bentuk kegagalan tata kelola. Menurutnya, jika dibiarkan, Kota Batu bukan hanya kehilangan wajah kota, tetapi juga kehilangan potensi ekonomi yang signifikan.
“Kita bicara kota wisata. Kalau parkir saja tidak bisa dikelola dengan rapi dan menghasilkan, itu masalah serius,” kata Endro.
Keduanya mendorong Wali Kota Batu untuk segera mengambil langkah strategis melalui pembangunan gedung parkir vertikal yang representatif. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat PAD sekaligus menata ulang pusat kota agar lebih tertib dan berkelanjutan. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
