Natasha Devianti Diminta Evaluasi Sekolah Negeri di Bojonegoro yang Masih Pungut Uang Gedung

BOJONEGORO, SJP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Natasha Devianti mengaku menerima banyak aduan dari konstituennya.

Di antara semua aduan tersebut, yang paling menonjol yaitu perihal adanya pungutan yang masih kerap terjadi di sekolah-sekolah negeri.

Perempuan yang karib dipanggil Sasa itu diminta untuk memperhatikan dan melakukan evaluasi terhadap praktik pungutan berbalut iuran sukarela yang dinilai memberatkan wali murid.

YS, warga Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro mengadu bahwa SMPN terpadu, tempat anaknya sekolah, menarik uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang gedung.

"SPP anak saya Rp150 ribu per bulan, dan ada uang gedung sebesar Rp1,5 juta," ucapnya saat berkeluh kesah pada Sasa, Rabu (12/2/2025).

Fenomena itu dianggap memberatkan bagi para orang tua siswa yang rata-rata berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah.

YS pun meminta kepada Sasa sebagai anggota Komisi C DPRD Bojonegoro yang membidangi pendidikan, agar mengevaluasi praktik pungutan yang masih ada di lingkungan sekolah.

"Saya menyekolahkan anak di sekolah negeri, agar ringan biayanya. Mohon tarikan di sekolah negeri untuk dievaluasi," harap YS.

Sementara itu Natasha Devianti, atau Sasa mengaku kaget bahwa masih ada sekolah negeri yang menarik uang gedung dan SPP.

Sebab, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012, semua sekolah negeri tidak ada pungutan biaya apa pun.

Sasa berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Pihaknya akan mengonfirmasi Dinas Pendidikan agar segera menindaklanjuti temuan tersebut kepada sekolah yang bersangkutan.

"Nanti segera saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait," tutup anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. (*)

Editor: Ali Wafa