Musim Kemarau, BPBD Bondowoso Petakan 15 Desa di 9 Kecamatan Rawan Kekurangan Air Bersih

BONDOWOSO, SJP – Masa peralihan musim yang terjadi saat ini, menjadi atensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso. Pasalnya, diperkirakan pada musim kemarau tahun ini, Bondowoso akan dihadapkan pada kekeringan dan kekurangan air bersih.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo menyampaikan, di Kabupaten Bondowoso saat ini memasuki masa peralihan dari hidrometeorologi basah menuju hidrometeorologi kering, yang menjadi atensi dari BPBD.

“Kita tengah mempersiapkan langkah melalui konsolidasi dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk mengecek kesiapan peralatan untuk menghadapi hidrometeorologi kering di Kabupaten Bondowoso,” katanya, Ahad (27/4/2025).

Perlu Dukungan Anggaran 

Seperti yang diperintahkan oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, anggaran penanganan bencana yang diakibatkan oleh kekeringan, saat ini sudah ditambah. 

Mengingat, kata Sigit Purnomo,awalnya, anggaran penyaluran air bersih untuk wilayah yang terdampak kekeringan, hanya diprediksi mampu mencukupi untuk kurun waktu selama 1 bulan saja. 

“Sudah ditambah, dan kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta Provinsi Jawa Timur, untuk lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak kekeringan,” ujarnya.

Mulai Petakan Wilayah Rawan Kekurangan Air Bersih

BPBD Bondowoso sudah memetakan wilayah mana saja yang berpotensi akan terdampak kekurangan air bersih, saat memasuki musim kemarau tahun 2025. 

Sigit Purnomo menjelaskan, untuk saat ini jumlah wilayah yang terdampak masih sama dengan pemetaan tahun 2024 lalu. Yakni, ada 15 desa yang terbagi dalam 9 kecamatan.

“Berdasarkan data sebelumnya, wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan mencakup sembilan kecamatan, yakni Maesan, Pakem, Wringin, Tegalampel, Tapen, Klabang, Prajekan, Botolinggo, dan Cermee,” jelasnya.

Menurut mantan Kepala Diskoperindag ini, saat ini, BPBD tidak hanya mengantisipasi kekurangan air bersih saja, tetapi, dampak dari kekeringan juga berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Kita tidak boleh lengah. Semua harus siap menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi kering," tegas Sigit.

Sementara itu, untuk dropping air bersih, BPBD membutuhkan anggaran yang mampu mencukupi penyaluran air bersih selama 5 bulan. 

“Sudah ada titik terang dari Pemprov Jawa Timur dan BNPB untuk turut serta membantu mengatasi dampak dari bencana hidrometeorologi kering di Kabupaten Bondowoso,” tukasnya.

Pesan Wabup kepada Masyarakat

Dikomfirmasi terpisah, Wakil Bupati Bondowoso, As’Ad Yahya Syafii menerangkan, saat ini Bondowoso selain siap siaga menghadapi bencana alam, BPBD juga tidak boleh mengabaikan potensi bencana non alam, seperti karhutla dan bencana sosial akibat konflik atau gangguan ketertiban. 

Ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang hidup dalam pikiran, sikap, dan tindakan. Bukan sekadar pengetahuan tapi juga hasil dari pengalaman, latihan, dan pembiasaan. 

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat peringatan dini, dan membangun ketangguhan bersama. Karena kesiapsiagaan hari ini adalah langkah menyelamatkan nyawa di masa depan,” pesannya.
 
Dirinya berharap semua masyarakat dan stakeholder lain berkomitmen menjadikan Bondowoso sebagai daerah tangguh bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, dan masyarakatnya cerdas menghadapi risiko.

“Mari kita mulai dari langkah sederhana, memahami rambu evakuasi, mengenali potensi bencana di sekitar kita,mengikuti simulasi, serta membentuk relawan di tingkat desa atau kelurahan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian