Menko Pangan Tinjau Program MBG di Probolinggo, Tekankan Standar Menu dan Pengawasan

PROBOLINGGO, SJP — Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kota Probolinggo pada Jumat pagi (24/4/2026) untuk meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat sekolah menengah atas. 

Agenda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi para pelajar.

Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan mendatangi dua sekolah, yakni SMAN 1 Kota Probolinggo dan MAN 2 Kota Probolinggo. Kehadirannya didampingi oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat yang turut memantau langsung pelaksanaan program di lapangan.

Zulkifli Hasan juga berinteraksi langsung dengan para siswa melalui dialog mengenai pengetahuan bahan pangan hingga pengalaman mereka menerima program MBG. 

Pendekatan ini dilakukan guna mendapatkan gambaran nyata terkait kualitas dan penerimaan program di kalangan pelajar.

"Jadi kunjungan saya ke Probolinggo ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan agenda mengecek pupuk, baik ketersediaan maupun harga, irigasi, harga gabah, SPPG harus sesuai standar, hingga penerima, yakni siswa, harus senang dengan menunya," kata Zulkifli Hasan.

Selain berdialog, Menko Pangan juga melakukan pengecekan langsung terhadap menu makanan yang dibagikan, khususnya di SMAN 1 Kota Probolinggo. 

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, ia memastikan bahwa makanan yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan siswa untuk menunjang aktivitas belajar.

Mantan Menteri Perdagangan tersebut kembali menegaskan bahwa kualitas menu MBG di sekolah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. 

Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga standar tersebut agar tujuan program tercapai.

Zulkifli Hasan juga memberikan pesan tegas kepada pihak sekolah agar berani mengambil sikap jika menemukan ketidaksesuaian kualitas makanan. Ia menilai sekolah memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi bagi siswa.

"Saya minta kepada kepala sekolah, jika makanan yang dikirim tidak sesuai standar, maka sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, maka SPPG bisa ditutup. Namun sekolah jangan membuat konten ketika ada menu yang tidak standar," imbuh Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi makanan ke sekolah. Menurutnya, sekolah memiliki hak penuh untuk menolak makanan apabila ditemukan indikasi tidak layak konsumsi.

"Begitu ada indikasi, seperti bau yang tidak sesuai atau tekstur makanan yang tidak baik, sekolah berhak menolak. Ini yang kita pastikan dan pantau terus. Laporannya setiap minggu kami minta dari sekolah untuk menjaga kemungkinan terjadinya keracunan makanan," ujarnya.

Dengan pengawasan berlapis dari pemerintah pusat dan daerah, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal, aman, serta mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda. (*) 

Editor: Syaiful Aries