Koperasi Merah Putih Menguat, Wamenkop UKM Sebut Jatim Sebagai Benchmark Nasional

SURABAYA, SJP - Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menunjukkan akselerasi kuat di Jawa Timur. Program yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai upaya memotong rantai pasok dan mengembalikan nilai tambah ke desa itu telah membuahkan pembentukan puluhan ribu unit koperasi secara nasional.

Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu penggerak terbesar mendapat sorotan dalam Talkshow “Koperasi Merah Putih, Astacita, dan Perekonomian Jatim” yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-36 Harian Surya, Kamis (27/11/25), di Dyandra Convention Center Surabaya yang dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah.

Wamenkop UKM menyebut Jawa Timur sebagai daerah yang memainkan peran paling signifikan dalam menggerakkan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan jumlah koperasi terbentuk yang terus melesat, Jatim dianggap sebagai benchmark nasional dalam transformasi ekonomi berbasis desa.

"Jawa Timur ini menjadi salah satu motor penggerak terbesar Koperasi Merah Putih di Indonesia. Antusiasme masyarakat dan kekuatan kelembagaan desanya sangat luar biasa," ujar Farida, Kamis (27/11/2025).

Dalam paparannya, Farida menekankan bahwa desa memiliki peran lebih dari sekadar lumbung pangan. Desa adalah pasar besar dengan daya beli yang kuat. Sayangnya, panjangnya rantai distribusi membuat nilai tambah ekonomi justru hilang di tengah jalan.

Melalui KDKMP, pemerintah ingin memastikan nilai tersebut kembali ke desa. “Koperasi Merah Putih hadir untuk memangkas rantai distribusi dan memastikan masyarakat desa berdiri sebagai pelaku utamanya,” jelasnya.

82.500 Koperasi Desa Dibentuk, Jatim Jadi Penopang Terbesar

Secara nasional, lebih dari 82.500 koperasi desa telah berdiri. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi terbanyak, baik dalam jumlah koperasi terbentuk maupun pembangunan aset fisik. Hal itu sekaligus menunjukkan kesiapan desa-desa di Jatim menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain fisik, peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus besar. Pemerintah melakukan pelatihan pengurus, pendampingan manajemen, hingga pemagangan di koperasi mapan, termasuk koperasi-koperasi pesantren yang dinilai berhasil menjalankan usaha berbasis komoditas desa.

Digitalisasi pun mulai diterapkan melalui sistem pencatatan transaksi dan data kelembagaan berbasis teknologi, untuk memastikan tata kelola yang modern dan transparan.

Menyatukan Desa, UMKM, dan Pembiayaan

Sementara itu, laporan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa menegaskan bahwa provinsi siap menjadi motor pengembangan KDKMP. Pemerintah provinsi telah memetakan desa-desa yang memiliki potensi untuk segera masuk skema Merah Putih, termasuk desa dengan basis UMKM kuat, desa wisata, hingga desa penghasil komoditas unggulan.

Ia menjelaskan bahwa pendampingan berlapis kini disiapkan, mulai dari peningkatan kompetensi pengurus, modernisasi pencatatan, sampai dukungan pembiayaan dari berbagai skema. Pemprov Jatim juga memastikan bahwa koperasi desa/kelurahan ini akan tersambung dengan pasar dan offtaker, sehingga tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan saja.

"Kami ingin KDKMP di Jatim bukan hanya berdiri, tetapi benar-benar bergerak dan menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi warga," ujar Endy.

Endy menambahkan bahwa beberapa daerah telah menunjukkan progres signifikan setelah mengikuti pola pembinaan.

"Begitu koperasi tertata, potensi desa langsung terbaca dan bisa digarap lebih cepat," imbuhnya.

KDKMP Harus Menjawab Tantangan Desa Masa Kini

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang hadir terlambat dalam acara, menutup rangkaian narasi dengan menekankan bahwa Koperasi Merah Putih dapat menjadi ruang kolaborasi baru bagi anak muda desa, perangkat desa, dan pelaku usaha lokal. 

Menurutnya, desa hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari digitalisasi, posisi di rantai pasok, hingga kebutuhan percepatan pelayanan ekonomi.

Emil menilai bahwa KDKMP adalah kendaraan yang tepat apabila mampu membuka akses usaha dan menjadi pusat koordinasi ekonomi lokal. Ia mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, terutama sektor yang memiliki peluang ekspor atau substitusi impor.

"Kita ingin desa punya alat untuk ikut masuk ke ekosistem ekonomi yang lebih besar," ucap Emil.

Wagub Emil juga mengingatkan agar penguatan koperasi tidak terjebak pada administratif semata. Baginya, koperasi baru bisa dianggap berhasil ketika mampu menyentuh kebutuhan warga dan menghasilkan aktivitas ekonomi yang bertahan panjang.

"Yang penting koperasi ini hidup, bergerak, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian