Kinerja APBN Kediri Raya Menguat, Pajak Tumbuh 29,41 Persen

KEDIRI, SJP - Kinerja APBN Kediri Raya hingga April 2026 menunjukkan tren positif secara tahunan (year-on-year/YoY), baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Secara umum, kinerja fiskal di wilayah ini terus mengalami perkembangan yang menggembirakan dari tahun ke tahun.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 29,41 persen YoY. Sebaliknya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi sebesar 3,97 persen YoY. Secara keseluruhan, total pendapatan hingga April 2026 mencapai Rp2.676,46 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.638,58 miliar dan PNBP sebesar Rp35,88 miliar.

KPP Pratama Kediri yang mencakup wilayah Kota Kediri membukukan penerimaan sebesar Rp96.779,98 miliar atau 25,53 persen dari target tahun 2026, dengan pertumbuhan sebesar 7,41 persen YoY.

Sementara itu, KPP Pratama Pare yang meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk mencatatkan penerimaan sebesar Rp263,58 miliar atau 24,16 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 22,05 persen YoY. 

KPP Pratama Tulungagung yang meliputi Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek mencatat penerimaan sebesar Rp207,59 miliar atau 24,63 persen dari target tahun 2026. Rinciannya, Kabupaten Tulungagung menyumbang Rp176,78 miliar dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp30,8 miliar. 

"Dari sisi kepabeanan dan cukai, KPPBC TMC Kediri telah merealisasikan 28,14 persen dari target tahun 2026. Bea Masuk tercatat sebesar Rp0,96 miliar (34,6%) dan Cukai sebesar Rp7.342,18 miliar (28,14%). Namun demikian, Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 17,04 persen dan Cukai sebesar 1,48 persen," jelas Kepala KPPN Kediri Moch Izma Nur Choironi, Jumat, (29/5/2026). 

Dari sisi belanja, realisasi nasional mencapai 28,2 persen dari APBN, sementara wilayah Kediri Raya baru mencapai 8,2 persen atau sebesar Rp607,751 miliar. Rinciannya, Belanja Pegawai terealisasi Rp99,263 miliar (9%), Belanja Barang Rp50,261 miliar (9%), dan Belanja Modal Rp2,608 miliar (3%). 

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kediri mencatat serapan tertinggi sebesar Rp881,889 miliar (39,32%), disusul Kabupaten Trenggalek Rp598,386 miliar (38,88%), Kabupaten Nganjuk Rp765,771 miliar (38,22%), dan Kota Kediri sebesar Rp525,111 miliar (34,16%).

Belanja Transfer ke Daerah juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,73 persen YoY. Dana Bagi Hasil terealisasi Rp46,122 miliar (14%), Dana Alokasi Umum Rp305,988 miliar (8%), Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Rp66,356 miliar (6%), dan Dana Desa Rp37,15 miliar (14%). Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Fisik serta Insentif Fiskal belum mencatatkan realisasi.

Penyaluran kredit program hingga April 2026 masih menunjukkan pertumbuhan. Jumlah debitur mencapai 43.455 atau tumbuh 14,14 persen dengan nilai penyaluran Rp1.969,91 miliar (naik 18,66%). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat secara nominal menjadi Rp1.922,07 miliar (naik 17,05%), meskipun jumlah debitur sedikit menurun 0,85 persen.

"Di sisi lain, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mengalami kontraksi, dengan jumlah debitur 9.738 (turun 139,56%) dan nilai penyaluran Rp3,45 miliar (turun 165,7%)," pungkasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian