Gaji dan Tunjangan DPRD Gresik Naik Rp33,8 Miliar meski Kerap Bolos Paripurna
Gaji dan tunjangan DPRD Gresik naik menjadi Rp33,8 miliar meski banyak anggota absen rapat paripurna. Ketua DPRD menyebut kenaikan itu sesuai evaluasi provinsi.
GRESIK, SJP — Meski kerap absen rapat paripurna, gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik tahun ini justru naik menjadi Rp33,8 miliar.
Kenaikan tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp31,9 miliar. Kenaikan berlaku bagi 50 anggota DPRD periode 2024–2029 yang duduk di kursi wakil rakyat Gresik.
Gaji dan tunjangan mencakup uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, dan tunjangan jabatan. Selain itu, ada pula tunjangan alat kelengkapan dewan (AKD).
Tambahan lain berupa tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan kesejahteraan, tunjangan transportasi, serta uang jasa pengabdian. Pajak penghasilan turut dibebankan dalam pos anggaran tersebut.
Kenaikan signifikan terlihat pada tunjangan kesejahteraan yang naik dari Rp10,7 miliar menjadi Rp12,8 miliar. Namun, tunjangan transportasi justru turun dari Rp6,3 miliar menjadi Rp5,6 miliar.
Di luar gaji dan tunjangan utama, anggota DPRD Gresik masih menerima fasilitas lain, seperti tunjangan reses, jaminan kesehatan, hingga tunjangan perumahan dari alokasi APBD Kabupaten Gresik.
Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir sempat mengelak, namun akhirnya mengakui adanya kenaikan gaji dan tunjangan untuk jajaran legislatif pada tahun ini.
“Naik itu gak ada masalah sejauh sesuai apraisial. Kan pastinya dievaluasi semuanya terkait kenaikan oleh provinsi. Kalau tidak sesuai provinsi, kita tidak boleh naik,” ungkap dia.
Sebelumnya, belasan anggota DPRD Gresik kembali absen rapat paripurna, Senin (25/8/2025). Sebanyak 16 orang tidak hadir tanpa alasan dalam rapat penyampaian jawaban bupati.
Rapat paripurna itu membahas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai perubahan APBD 2025. Acara dihadiri langsung Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama anggota dewan yang hadir.
Fenomena bolos paripurna bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, belasan anggota DPRD Gresik juga absen rapat paripurna setelah libur panjang sehingga forum hampir tidak kuorum. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
