Kementerian PUPR Terima Apresiasi Hasil SPIP dan APIP Level 4 dari BPKP di PUPR Compliance Forum dan Pekan Kepatuhan 2024

Jakarta, SJP  - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus sosialisasikan nilai-nilai budaya anti korupsi dan budaya integritas.

Salah satunya penyelenggaraan PUPR Compliance Forum dan Pekan Kepatuhan 2024 di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (1/2/2024). 

PUPR Compliance Forum dan Pekan Kepatuhan 2024 mengambil tema “Menuju Lustrum Kepatuhan Intern 2025” dengan subtema “Beraksi, Berdampak, dan Berubah”.

Acara ini  dilaksanakan sejak 26 Januari 2024 melalui serangkaian kegiatan penguatan kepatuhan intern dan manajemen risiko seperti Working Group in Compliance (WGC) serta kompetisi penyusunan Policy Brief dan lomba konten edukasi.

Acara puncak dilaksanakan pada 1 Februari 2024 melalui kegiatan pameran kepatuhan dan seminar penguatan integritas dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan ini merupakan representasi program pembinaan, pengembangan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Intern (UKI) Kementerian PUPR dalam mendukung tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan profesional. 

UKI menjadi second line of defense bagi setiap Unor di Kementerian PUPR.

Fokus UKI adalah penguatan untuk dukung Ditjen-Ditjen sebagai first line of defense dan Itjen sebagai third line of defense.

Sejak tahun 2020, pembentukan UKI sebagai unit baru di setiap Unor merupakan bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam tingkatkan akuntabilitas belanja anggaran dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan transparan serta tata kelola organisasi.

“Baik untuk first line of defense, second line of defense maupun third line of defense adalah internal auditor, bukan eksternal auditor. Saya sering menyampaikan internal auditor lebih susah daripada eksternal auditor karena dituntut untuk membina pengawasan,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Menurut Basuki, upaya-upaya perbaikan kualitas pengawasan yang dilakukan secara terus menerus ini merupakan komitmen Kementerian PUPR dalam memperkuat tata kelola yang baik (good governance).

Aksi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab UKI dan Inspektorat Jenderal, tetapi harus didukung dan dilaksanakan secara komprehensif oleh seluruh lini pertama mulai dari Unit Organisasi (Unor), Unit Kerja, hingga ke Balai/Satker serta terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait. 

“Saya berpesan sebagai pemimpin di organisasi masing-masing harus bisa menjadi contoh, tone of the top integritasnya harus menjadi contoh, tidak hanya harus bisa menjadi contoh, tetapi semua harus berani menjadi contoh,” imbuhnya.

Pada acara tersebut diselenggarakan pula pemberian apresiasi atas capaian hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian PUPR Tahun 2023 yang telah berada pada Level 4. 

Level ini meningkat dari tahun sebelumnya pada Level 3 serta capaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PUPR yang juga telah mencapai Level 4.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima apresiasi dari Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

“Dengan capaian SPIP dan Kapabilitas APIP pada Level 4 ini mencerminkan bahwa Kementerian PUPR telah mampu mendefinisikan dan mengelola kinerjanya dengan baik, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, sehingga mampu memastikan efektifitas pencapaian tujuan organisasi,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. 

Turut hadir dalam acara ini adalah Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR dan seluruh pejabat yang membidangi urusan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko serta Generasi Muda PUPR. (*)

Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

editor: trisukma