Kasus Keracunan MBG Berulang, DPC PDI Perjuangan Tulungagung Minta BGN Tutup Dapur SPPG Bermasalah

TULUNGAGUNG, SJP - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar aturan.

Bahkan, BGN diminta tidak ragu menutup operasional dapur SPPG jika ditemukan kelalaian serius demi mencegah terulangnya kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, menyusul kembali munculnya kasus diare massal yang dialami ratusan pelajar usai mengonsumsi MBG pada Januari 2026.

“SPPG ini tentunya harus bertanggung jawab. Salah satu fungsi pengawasan BGN adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Faktanya, dua sampai tiga hari yang lalu masih terjadi lagi,” ujar Erma, Kamis (22/1/2026).

Kasus dugaan keracunan MBG di Tulungagung tercatat terjadi berulang. Pada Oktober 2025, puluhan pelajar SMP Negeri 1 Boyolangu mengalami mual, muntah, dan diare setelah menyantap MBG.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, ratusan siswa SMK Negeri 3 Boyolangu kembali mengalami diare massal. Terbaru, pada 22 Januari 2026, sejumlah pelajar SMK Sore Tulungagung harus dilarikan ke Puskesmas Beji untuk mendapatkan perawatan medis usai mengonsumsi menu MBG.

Erma menilai rentetan kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bermasalah.

“Kalau memang melanggar, ya ditutup saja. Ini menyangkut nyawa siswa kita. Jangan sampai hanya prosedural, tapi tidak ada tindakan perbaikan yang nyata,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih diizinkannya dapur SPPG yang sempat bermasalah untuk kembali beroperasi dengan alasan telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Ini yang jadi pertanyaan. Pernah terjadi kasus, kemudian aktif kembali hanya karena sudah pegang SLHS. Kalau seperti ini, kasusnya bisa terus berulang,” katanya.

Menurut Erma, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara internal oleh BGN, melainkan harus melibatkan pengawasan eksternal, termasuk DPRD Kabupaten Tulungagung. Ia memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong pemanggilan pihak SPPG untuk mengetahui akar persoalan yang sebenarnya.

“Kami akan minta teman-teman fraksi di DPRD Kabupaten untuk memanggil SPPG. Persoalannya di mana, supaya tidak terjadi lagi. Jangan menunggu sampai ada korban jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erma mengingatkan bahwa jika kasus-kasus seperti ini terus terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan SPPG, tetapi juga keberlangsungan program besar MBG secara nasional.

“Kalau sampai ada nyawa yang melayang, taruhannya bukan hanya SPPG itu, tapi program besar MBG ini,” katanya.

Selain aspek keamanan pangan, Erma juga menyoroti dampak ekonomi dari program MBG. Ia menilai hingga kini manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara luas oleh peternak dan petani rakyat.

“Jangan sampai MBG ini hanya menguntungkan segelintir orang dalam rantai ekosistemnya. Padahal, ketika seluruh siswa sudah aktif MBG, kebutuhan telur, ayam, susu, dan hasil pertanian itu luar biasa besar,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan skema agar peternak rakyat dan petani lokal dapat masuk dalam rantai pasok MBG.

“Kalau tidak disiapkan, dampaknya hanya pada kondisi makan anak-anak, tapi tidak pada penguatan ekonomi rakyat. Padahal seharusnya masyarakat bisa ikut mendapat manfaat,” pungkas Erma. (*)

Editor : Rizqi Ardian