Kali Pertama, Bupati Blitar Lakukan Mutasi Besar-Besaran
Kali pertama usai resmi dilantik menjadi pimpinan daerah Kabupaten Blitar, Bupati Blitar Rijanto melakukan mutasi besar-besaran pada Jumat (29/8/2025). Totalnya ada 153 pejabat di lingkungan Pemkab Blitar yang dimutasi.
BLITAR, SJP - Untuk pertama kali setelah dilantik menjadi Bupati Blitar, Rijanto melakukan mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, pada Jumat (29/8/2025).
Totalnya, ada 153 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang dimutasi, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar Budi Hartawan mengatakan sebanyak 153 pejabat yang dimutasi terdiri dari, 15 orang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT), 79 pejabat administrator, dan 59 pejabat pengawas.
"Kaitan Mutasi hari ini, sejumlah 153 orang. Jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPT ada 15 orang, administrator ada 79 orang dan pengawas ada 59 orang," kata dia, Jumat (29/8/2025).
Menurut Budi, mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Blitar.
Berdasarkan pantauan di lapangan, dari 15 JPT yang dimutasi ada tiga jabatan kepala dinas yang dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli di Pemkab Blitar.
Meliputi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Toha Mashuri dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan Adi Andaka dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bambang Dwi dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik.
Sementara sisanya, 12 pejabat PJT atau setingkat kepala dinas hanya bergeser atau pindah ke dinas yang lain.
"Ini untuk JPT yang sudah ditata, masih ada yang kosong. Ada 8 JPT masih kosong dan dalam waktu dekat akan dilakukan seleksi terbuka," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan pelaksanaan mutasi pejabat di Kabupaten Blitar sudah melalui beberapa prosedur. Mulai dari pengajuan izin kepada Gubernur Jawa Timur, Mendagri dan BKN.
Rijanto menyebut kegiatan mutasi ini penting dilakukan, untuk penyegaran dengan harapan pejabat di lingkungan Pemkab Blitar kembali bersemangat dalam bekerja.
"Jadi mutasi yang kami lakukan ini, tidak seperti yang sudah-sudah. Lebih ketat, kami mengajukan izin ke Gubernur Jatim, Mendagri dan BKN," imbuhnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
