Jangan Sampai PAKERIN Jadi Sritex Jilid II, Ribuan Buruh Kepung Surabaya Tuntut Upah dan Perlindungan Kerja

SURABAYA, SJP - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah federasi turun ke jalan pada Kamis (28/8/2025), dalam aksi nasional serentak bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

Di Jawa Timur, tepatnya yang digelar di Kota Surabaya, aksi dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, dengan titik kumpul di CITO Mall Jalan Ahmad Yani dan mulai bergerak sejak pukul 11.00 WIB.

Massa yang didominasi buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) serta pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) Mojokerto langsung memicu kepadatan lalu lintas di beberapa titik, utamanya di Jalan Ahmad Yani.

Massa yang sempat berhenti di Masjid Baitul Haq Kejati Jatim untuk ishoma (istirahat, sholat dan makan) sebelum melanjutkan perjalanan membuat arus lalu lintas di jalan Ahmad Yani lumpuh, akhirnya kendaraan diarahkan ke jalan Raya Surabaya-Malang.

Sempat Memanas di Depan Tunjungan Plaza

Sekitar pukul 13.20 WIB, massa long march tiba di Jalan Embong Malang dan berpapasan dengan barisan polisi di depan Mall Tunjungan Plaza (TP) 6. Situasi sempat memanas ketika polisi meminta suara pengeras aksi dikecilkan hingga terjadi adu mulut:

“Kalau mau tangkap langsung tangkap, kalau mau pukuli segera pukuli, akan kami pukul balik!”

“Kami tidak nantang, tapi kami frustasi karena kasus yang tidak selesai-selesai.”

“Seragam dan gaji mereka itu berasal dari uang rakyat.”

“Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan ironi, di negeri yang katanya merdeka ternyata banyak pemerintah yang hidup bergelimang harta, sementara rakyat tercekik.”

Orator bahkan sempat melontarkan tudingan bahwa pihak kepolisian kerap bekerja sama dengan pengusaha nakal.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti kasus buruh PT PAKERIN Mojokerto yang disebut belum menerima gaji selama enam bulan dan nasibnya kini yang semakin tidak menentu.

“Jangan sampai PAKERIN jadi kasus Sritex jilid II!” tegas orator, merujuk pada kasus pabrik tekstil raksasa yang bangkrut dan meninggalkan ribuan buruh tanpa kepastian.

Tuntutan Nasional dan Lokal

Aksi buruh di Surabaya tersebut merupakan bagian dari gelombang demonstrasi di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia. 

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, sebelumnya menyampaikan bahwa aksi menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5%, sesuai amanat Putusan MK No. 168/2024 yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Kota juga melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk protes dan kritik terhadap pemerintahan," jelas Jazuli.

Selain isu upah, buruh juga menuntut:

• Penghapusan outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).
• Pembentukan Satgas PHK untuk cegah gelombang pemutusan kerja.
• Reforrmasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, menghapus pajak atas pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
• Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
• Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
• Revisi UU Pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK dan Redesign Pemilu 2029.

Sementara di tingkat Jawa Timur, buruh mendesak Pemprov segera merealisasikan komitmen aksi 1 Mei 2025, seperti pembentukan Perda Sistem Jaminan Pesangon, alokasi anggaran BPJS Kesehatan bagi warga miskin, penambahan kuota afirmasi anak buruh di SMA/SMK negeri, hingga pengusulan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional.

Polrestabes Surabaya menerjunkan 2.608 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi. Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan memastikan pasukan disebar di titik-titik strategis.

"Personel yang diturunkan sesuai rencana pengamanan sebanyak 2.608. Termasuk diantaranya berasal jajaran Polres lain," papar AKP Rina.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya menambahkan, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila Jalan Pahlawan lumpuh akibat demonstrasi. (*)

Editor : Rizqi Ardian