ITS Jadi Ruang Adu Gagasan Kebijakan Pemerintah, Bakom RI Serap Kritik Akademisi hingga Masyarakat Sipil

SURABAYA, SJP — Kampus kembali menjadi ruang dialektika kebijakan publik. Kali ini, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar Roundtable Discussion.

Forum diskusi tersebut ditujukan guna mengulas berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) dalam perspektif akademik, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat sipil.

Diskusi yang berlangsung di Gedung Rektorat ITS itu menjadi forum terbuka bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan kritik, evaluasi, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah secara konstruktif.

Rektor ITS, Prof. Dr. (H.C.) Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., menegaskan bahwa forum semacam ini adalah jembatan kritik dan evaluasi bagi program pemerintah, sekaligus bentuk nyata kontribusi masyarakat akademik dalam memperbaiki arah kebijakan nasional.

"Masukan dari berbagai pihak ini penting untuk Bakom RI guna perbaikan kebijakan pemerintah," ujar Bambang yang juga Guru Besar Teknik Mesin ITS, saat dikonfirmasi pada Jumat (20/2/2026)

Menurutnya, kampus memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan kritik berbasis kajian ilmiah terhadap beragam program yang sedang digencarkan oleh pemerintah.

Senada, Ketua Tim Kajian Kebijakan Publik ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng., menjelaskan bahwa diskusi dirancang dalam format pro dan kontra agar kebijakan pemerintah dapat ditelaah secara objektif dan komprehensif.

Ia menyoroti pentingnya integrasi sektor pendidikan dan kesehatan dalam kerangka Human Development Index (HDI) untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Dalam framework HDI, pendidikan dan kualitas kesehatan harus berjalan bersamaan untuk mempercepat transformasi SDM," tegasnya.

Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah MBG, yang dinilai sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, sejumlah peserta menilai implementasi dan prioritas anggaran program tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam, termasuk dalam kaitannya dengan program Sekolah Rakyat.

Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa forum ini juga bertujuan menyosialisasikan berbagai program prioritas Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, sekaligus menyerap aspirasi publik.

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk intervensi strategis pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak sebagai fondasi pembangunan bangsa ke depan.

"Program MBG adalah bentuk sinergi pemerintah untuk mengintervensi gizi anak-anak penerus bangsa. Namun kami menyadari masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki secara sistematis," ujar Angga.

Kritik juga datang dari kalangan mahasiswa. Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa ITS, Marcellino Pasaribu, menilai alokasi anggaran MBG perlu dipertimbangkan secara matang agar dapat memberikan dampak optimal di sektor pendidikan.

Ia menyebut anggaran tersebut berpotensi dialihkan untuk perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, hingga membantu pemulihan daerah terdampak bencana.

“Dana MBG bahkan bisa digunakan untuk pemulihan pascabencana di Aceh," ujarnya.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Angga menegaskan seluruh masukan akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Ia juga menekankan pentingnya forum akademik dalam meluruskan disinformasi dan memperkuat transparansi komunikasi publik.

"Informasi yang dikonsumsi masyarakat harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap pemerintah," katanya.

Diskusi tersebut sekaligus menegaskan peran perguruan tinggi sebagai ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam membangun kebijakan publik yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian