“Gitu Aja Kok Repot”: Alissa Wahid Tanggapi Fenomena Bendera One Piece dan Respons Pemerintah

SURABAYA, SJP - Direktur Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Wahid, menanggapi fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi "One Piece" sebagai bentuk ekspresi anak muda yang berhak untuk didengar dan dihargai.

Dengan mengutip salah satu wejangan yang kerap diulang oleh mendiang ayahnya, putri sulung dari tokoh pluralisme Indonesia, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu merasa pemerintah tidak semestinya bersikap berlebihan.

"Kalau Gus Dur ditanya soal ini, paling jawabannya: ‘Gitu aja kok repot’. Maksudnya, selama benderanya dikibarkan 10 cm di bawah Merah Putih tidak ada masalah,” ucap Alissa saat ditemui usai acara MoU antara NU dan Konjen Australia di Hotel Majapahit Surabaya, Selasa (5/7/2025).

Cuma Bendera Kartun?

Diketahui bahwa bendera yang kini menjadi perbincangan adalah bendera "Jolly Roger", sebuah bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami yang dijadikan lambang dari kru bajak laut Monkey D. Luffy, sang protagonis di serial animasi Jepang, "One Piece" karya Eiichiro Oda.

Dalam serial tersebut, bendera Jolly Roger memiliki berbagai makna filosofis, mulai dari kebebasan, persahabatan, hingga bentuk perlawanan terhadap sistem dunia dalam animasi tersebut yang dipimpin oleh "World Government", sebuah kelompok politik oligarki yang korup dan anti oposisi.

Meski berasal dari dunia fiksi, banyak anak muda di Indonesia melihat simbol tersebut sebagai cerminan dari keresahan nyata terhadap situasi sosial dan politik saat ini. Karenanya, banyak yang berinisiatif untuk mengibarkan atau menggambar mural bendera tersebut dan menyebarkannya lewat sosial media.

Disisi lain, simbol itu justru mengundang kekhawatiran dari aparat dan sejumlah pejabat daerah, bahkan ada wacana untuk memidanakan siapa saja yang mengibarkan bendera tersebut. Beberapa kampung di Surabaya bahkan sudah ada yang ditertibkan perihal pengibaran dan gambar mural bendera Jolly Roger.

Tindakan Pemerintah Dianggap Berlebihan

Menanggapi sejumlah pihak yang menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai potensi gangguan ideologis atau makar terselubung, Alissa menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan reaksi yang berlebihan.

"Cuma modal bendera, tidak mungkin jadi pemberontakan. Negara seharusnya senang karena anak mudanya masih kritis, yang bahaya itu jika masyarakat mulai apatis," ucapnya.

Ia menganalogikan bahwa jika pengibar bendera itu adalah sebuah kelompok yang besar, atau bendera yang dikibarkan adalah bendera negara lain, barulah pemerintah dan aparat boleh menindak tegas.

"Contoh kalau seumpama NU yang ngibarin, itu baru bisa jadi masalah karena kita memiliki infrastruktur dan jaringan sampai ke pelosok. Tapi ini anak-anak muda yang ekspresif saja," terang Alissa.

Ia menekankan bahwa simbol budaya pop seperti bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan simbol negara lain atau kelompok separatis.

Hapus Mural Wajar, Pidana Berlebihan

Alissa juga menanggapi soal penghapusan mural bergambar One Piece yang dilakukan aparat di beberapa wilayah termasuk di Surabaya. Ia memahami langkah tersebut sebagai bagian dari tugas negara menjaga ketertiban, namun mengingatkan agar tidak melangkah ke arah represi.

"Ya dihapus ya sudah, anggap saja itu bagian dari tugas negara menjaga ketertiban. Tapi jangan ditangkapi. Kalau sudah represif, itu sudah kelewat," pesannya.

"Kalu cuma hapus ya, besok bisa digambar lagi," imbuh Alissa dengan canda.

Ia menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, suara warga harus tetap dijaga. Hak untuk menyatakan pendapat dijamin dalam konstitusi. Menurutnya tidaklah benar jika apa yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) malah dibungkam dengan alasan apapun.

Pemimpin Seharusnya Ajak Bicara

Menyitir semangat almarhum ayahnya yang juga Presiden ke-4 RI, Alissa menekankan pentingnya sikap kepemimpinan yang tidak alergi terhadap suara rakyat. Menurutnya saat ini generasi muda sedang berupaya menyuarakan suara mereka yang dirasa tidak didengar.

"Kata Gus Dur, bangsa ini sering tak bisa membedakan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, anak-anak muda ini lagi bilang: 'Suara kami tidak didengar.’ Pemimpin harusnya tanya balik: 'Yang tidak didengar yang mana?' disitu akan terjadi komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan," jelas Alissa.

Ia bahkan menyarankan agar Presiden dan kepala daerah mengajak berdialog mereka yang mengibarkan bendera One Piece, agar aspirasi mereka bisa dicerna secara terbuka. 

Demokrasi Perlu Suara, Bukan Ketakutan

Alissa menutup dengan pengingat bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik. Bila pemerintah justru takut pada simbol-simbol kritik yang datang dari generasi muda, maka yang lebih berbahaya adalah ketika rakyat akhirnya memilih diam.

"Kalau rakyat diam, itu baru bahaya. Bisa jadi karena apatis, bisa jadi karena dipaksa diam. Dua-duanya tanda mampet. Negara gak akan maju kalau rakyatnya gak bersuara," ucapnya.

Fenomena pengibaran bendera One Piece, bagi Alissa Wahid, adalah momen penting untuk menguji kedewasaan demokrasi Indonesia. Di tengah sorotan dan tudingan makar, ia justru melihatnya sebagai ruang dialog yang harus dibuka, bukan ditutup.

"Ini cuma bendera kartun, kenapa takut?" tukas Alissa. (*)

Editor : Rizqi Ardian