Dugaan Keracunan MBG di Mojokerto, Kemenkes Ungkap Absennya SLHS Hingga Dugaan Kelalaian

MOJOKERTO, SJP - Investigasi mendalam yang dilakukan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap dugaan celah dalam rantai distribusi pangan pasca-insiden keracunan massal ratusan siswa di Mojokerto. 

Meski infrastruktur fisik Satuan Pelayanan Penuhan Gizi (SPPG) dianggap memadai, kerentanan pada manajemen penyimpanan dan belum terpenuhinya legalitas sanitasi menjadi catatan yang harus dievaluasi.

Tenaga Teknis sekaligus Peneliti Ditjen P2P Kemenkes, Izzi Ashari, mengonfirmasi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 yang berlokasi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo ini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Status perizinan tersebut hingga kini disebutnya masih dalam tahap proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Dalam pemantauan di lokasi pada Selasa (13/1/2026), Izzi mengatakan bahwa faktor utama yang memicu risiko kontaminasi sering kali berpangkal pada pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu konsumsi dan suhu penyimpanan.

"Pangan yang aman seharusnya dikonsumsi dalam kurun waktu kurang dari empat jam setelah diolah. Kelalaian kerap terjadi pada penyimpanan yang tidak memenuhi standar suhu, terutama untuk bahan berprotein tinggi yang cepat rusak," kata dia.

Kemenkes membeberkan bahwa titik lemah tidak hanya berada di dapur pengolahan, melainkan menyebar sepanjang jalur distribusi hingga ke tangan penerima manfaat. Hingga kini pemetaan letak kebocoran standar masih dilakukan. 

"Kami sedang memetakan di mana letak kebocoran standar ini, apakah saat penerimaan bahan baku, proses pemasakan, atau pada fase distribusi di sekolah," tambahnya.

Meski tata letak bangunan dinilai telah memenuhi kriteria luas dan kebersihan, Kemenkes menemukan sejumlah pelanggaran teknis yang harus segera diperbaiki sebelum fasilitas diizinkan beroperasi kembali secara penuh, di antaranya adalah penataan alat pembasmi serangga (insect killer) yang tidak sesuai titik keamanan pangan, kurangnya sarana pencucian tangan yang memadai bagi staf pengolah makanan dan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan pengawasan tidak hanya bersifat insidental pasca-kasus, tetapi berkelanjutan.

Terkait penyebab pasti keracunan soto ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, Kemenkes masih menunggu hasil uji laboratorium klinis. 

Kemenkes berkomitmen akan menerbitkan rekomendasi lintas kementerian untuk memperketat regulasi operasional SPPG di seluruh daerah. 

Langkah ini diambil guna memastikan program strategis nasional ini tidak justru menjadi ancaman bagi kesehatan siswa akibat lemahnya kontrol kualitas pangan. 

Sebelumnya, jumlah korban yang diduga mengalami keracunan makanan pasca-mengonsumsi menu soto ayam dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto hingga Selasa (13/1/2026) pagi, tercatat telah mencapai 384 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengonfirmasi, dari data 384 orang tersebut sebanyak 158 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto. 

"Data terbaru sampai dengan pukul 20.00 WIB (kemarin) jumlah (korban keracunan) 384 orang, rawat inap 158 orang," kata Teguh kepada suarajatimpost.com, Selasa (13/1/2026). 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini, menambahkan bahwa data pasien yang mengalami keracunan ini bersifat dinamis. Artinya, pihak dinkes terus melakukan pembaruan. 

"Data ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui. Kondisi pasien bervariasi, ada yang mulai membaik dan diizinkan pulang, namun ada pula yang baru masuk untuk mendapatkan penanganan," ujar Dyan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bersama pihak terkait terus memantau situasi secara ketat. Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang menangani korban diinstruksikan untuk melaporkan perkembangan kondisi pasien secara berkala setiap satu jam.

Untuk memastikan seluruh korban tertangani secara optimal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengerahkan 16 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). 

Adapun sebaran pasien saat ini berada di RS Dharma Husada Ngoro, RSUD Prof. dr. Soekandar, RSUD Sumberglagah, RS Mawaddah Medika, RSI Arofah, RS Kartini, RS Sidowaras, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, RS Dian Husada, RSI Sakinah, Puskesmas Kutorejo, Puskesmas Bangsal, Puskesmas Dlanggu, Puskesmas Pacet, dan Puskesmas Gondang. (*) 

Editor: Syaiful Aries