Dini Rahmania Soroti Wacana “War Ticket” Haji, Dinilai Tak Adil bagi Jemaah Antrean Lama

PROBOLINGGO, SJP - Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyampaikan kritik tajam terhadap munculnya wacana penerapan sistem “war ticket” dalam proses pemberangkatan ibadah haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri agenda silaturahmi Partai NasDem di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu (11/4/2026).

Menurut Dini, wacana yang dilontarkan oleh Menteri dan Wakil Menteri Agama itu terkesan muncul secara tiba-tiba tanpa melalui pembahasan yang matang dengan pihak legislatif. Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang keagamaan, Komisi VIII DPR RI berencana segera memanggil pihak kementerian guna meminta penjelasan secara rinci terkait konsep, mekanisme, serta tujuan dari penerapan sistem tersebut.

Ia menilai bahwa rencana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi para jemaah yang telah lama menunggu giliran keberangkatan haji. Berdasarkan data yang ada, jumlah daftar tunggu jemaah haji di Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,2 juta orang, dengan rata-rata masa tunggu hingga 26 tahun.

“Secara pribadi, saya melihat kebijakan ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi jemaah yang sudah mengantre dalam waktu sangat lama. Mereka telah menunggu dengan sabar sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Dini saat memberikan keterangan kepada awak media.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan baru apa pun yang akan diterapkan oleh pemerintah tidak boleh mengurangi ataupun mengganggu hak jemaah yang telah masuk dalam daftar antrean reguler. Menurutnya, sistem yang sudah berjalan harus tetap dihormati, sehingga jemaah yang telah terdaftar bisa berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Dini juga mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan baru tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang luas. Ia menilai bahwa transparansi serta kejelasan mekanisme menjadi hal penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.

“Harapan kami, apabila sistem war ticket ini tetap ingin diterapkan, maka pemerintah harus memastikan adanya tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi,” jelasnya.

Dengan adanya tambahan kuota tersebut, menurut Dini, potensi terjadinya pergeseran antrean dapat diminimalisir, sehingga tidak merugikan jemaah yang telah lama menunggu. Ia menekankan bahwa kebijakan ini jangan sampai menimbulkan kesan bahwa ada jalur khusus yang bisa melompati antrean reguler.

“Jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu atau bahkan menggeser antrean yang sudah berjalan selama bertahun-tahun,” tambahnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Dini, akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya para calon jemaah haji. Ia berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mempertimbangkan asas keadilan dan transparansi. (*)

Editor : Rizqi Ardian