Ancaman El Nino Bertahan hingga 2027, BMKG Wanti-wanti Krisis Air dan Pangan Mulai Agustus Ini

JAKARTA, SJP — Indonesia bersiap menghadapi ujian iklim yang panjang dan berat setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan sinyal kuat bahwa fenomena El Nino tahun ini tidak bisa diremehkan. Tidak tanggung-tanggung, anomali cuaca ini diprediksi akan mengunci wilayah Indonesia hingga awal tahun 2027.

Peringatan tersebut menjadi alarm keras bagi pemangku kebijakan dan masyarakat, terutama karena dampak El Nino akan berpapasan langsung dengan puncak musim kemarau yang diproyeksikan terjadi pada Juli hingga September 2026. Kolaborasi dua fenomena alam ini diprediksi melahirkan kondisi cuaca yang jauh lebih kering dan tangguh dibanding rata-rata normalnya.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa eskalasi kekeringan akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang dengan fase kritis yang bakal mencakup hampir separuh daratan Indonesia. Puncak kemarau tersebut diproyeksikan terjadi di 369 Zona Musim (ZOM) atau setara dengan 48,84 persen luas daratan tanah air. "Wilayah terdampak masif pada bulan Agustus ini meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Sumatra bagian tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua," kata Teuku Faisal.

Berdasarkan data Kedeputian Klimatologi BMKG, cengkeraman kekeringan sebanarnya meluas secara bertahap dalam tiga gelombang utama yang saling menyambung. Peta pergeseran iklim mencatat fase awal dimulai pada Juli 2026 yang mencakup 12,26 persen luas daratan, meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, NTT bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua.

Setelah menghantam wilayah padat dan sentra pangan secara masif di bulan Agustus, gelombang kekeringan akan bergeser pada September 2026 dengan mencakup 25,41 persen luas daratan, yang berfokus di kawasan Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, hingga Papua Pegunungan.

Kombinasi kemarau ekstrem dan El Nino ini memaksa seluruh sektor strategis nasional untuk segera melakukan manuver darurat. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan adanya peluang intensitas El Nino kategori moderat yang mencapai angka 98 persen, serta kategori kuat sebesar 62 persen.

"Dampak nyata bagi wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau ini diproyeksikan akan terus terasa setidaknya hingga pertengahan bulan Oktober, sehingga fluktuasi ini harus direspon dengan kebijakan yang taktis dan cepat," tutur Ardhasena.

Menyikapi ancaman nyata tersebut, BMKG merilis rekomendasi ketat bagi sektor pertanian dan pangan untuk segera mengubah jadwal tanam serta beralih ke varietas tanaman yang hemat air, tahan kekeringan, sekaligus memiliki siklus tanam yang pendek atau genjah.

Sementara pada sektor sumber daya air, pemerintah daerah diwajibkan mempercepat revitalisasi waduk, memperbaiki kebocoran jaringan distribusi air, dan mengunci cadangan air bersih warga. Langkah serupa juga harus diambil oleh pengelola sektor energi yang diminta menghitung dengan cermat kapasitas air bendungan demi menjaga operasional PLTA agar pasokan listrik nasional tidak terganggu akibat penyusutan debit air.

Bukan sekadar urusan perut dan pasokan air bersih, kolaborasi kemarau dan El Nino ini membawa risiko kesehatan lingkungan yang cukup fatal. Penurunan kualitas udara akibat debu dan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) diproyeksikan melonjak tajam dalam hitungan bulan. Merespons ancaman tersebut, BMKG mendesak pemerintah daerah segera menyiagakan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tengah masyarakat.

Di lini pertahanan udara, Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan akan digelar secara situasional dengan memantau dinamika atmosfer dalam skala jam hingga sepuluh hari ke depan untuk menyiram titik-titik api sebelum karhutla meluas. "Melalui pemutakhiran data iklim ini, BMKG berharap pemerintah daerah, Forkopimda, hingga BPBD dapat memperkuat strategi adaptasi dan meruntuhkan ego sektoral demi meredam dampak buruk bencana iklim ini secara bersama-sama," pungkasnya. (**)

Editor: Danu