Di Malang, Moeldoko Merespon Pernyataan Jokowi tentang Aturan Berkampanye
"Jadi, Presiden sebagai jabatan politik tentu juga memiliki hak politik dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu," ucapnya, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Malang, Jumat (26/1/2024)
Kabupaten Malang, SJP - Mantan panglima TNI Periode 2013-2015 yang saat ini menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia (RI), Moeldoko respon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan yang memperbolehkan presiden untuk berkampanye.
"Jadi, Presiden sebagai jabatan politik tentu juga memiliki hak politik dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu," ucapnya, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Malang, Jumat (26/1/2024).
Menurut Moeldoko, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.
"Aturan itu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 299 ayat 1, mengatur terkait kewenangan itu. Sepanjang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan masih tetap ada," jelasnya.
Moeldoko menjelaskan, saat melontarkan pernyataan pada Rabu 24 Januari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan untuk memberikan edukasi politik dan demokrasi bagi rakyat Indonesia.
"Jadi, konteks Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan kampanye kemarin itu, untuk pembelajaran demokrasi, itu yang saya nilai, bukan terlibat dalam kampanye calon pasangan presiden tertentu, dan bukan serta-merta presiden menyiapkan dirinya untuk kampanye," tegasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo saat menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, di Jakarta, pada Rabu 24 Januari 2024 lalu menyatakan jika presiden seperti juga menteri, boleh ikut kampanye sebagai bagian dari hak politik dan demokrasi.
Namun beliau, belum menyebut akan kampanye untuk pasangan calon presiden mana.(*)
editor: trisukma
What's Your Reaction?
